IGNNews.id,Anambas-Bupati Kepulauan Anambas, Aneng gerak cepat dalam melaksanakan tugasnya dengan bersilaturahmi langsung bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di kantor Gubernur pada hari Selasa (11/3/2025) Selasa, 11 Maret 2025. Pertemuan itu membahas terkait kekurangan bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Kepulauan Anambas dari Provinsi Kepri khusus di sektor pajak kendaraan, bea balik nama, pajak air permukaan dan lainnya.
Menurut Aneng, meskipun jumlah DBH yang menjadi kurang bayar itu tidak besar namun anggaran itu sangat dibutuhkan dalam menutupi defisit anggaran yang dialami Kabupaten Kepulauan saat ini.
“Tidak banyak Provinsi Kepri kurang bayar ke kita ini, hanya Rp 13 Miliar saja. Tapi dana itu kita butuh untuk menambah kas daerah juga,” ungkap Aneng selaku Bupati Kepulauan Anambas, Kamis (13/3/2025).
Dirinya akui bahwa dana itu yang dikejar tidak bisa menutupi defisit yang dialami oleh Pemda Anambas saat ini. Pemda harus menyelesaikan hutang sekitar Rp 93 Miliar sedangkan dana yang dikejar sementara waktu ini berkisar Rp 13 Miliar.
“Usai dilantik oleh Presiden RI kemarin lalu kembali ke Anambas melaksanakan tugas pertama yakni menyelesaikan hutang dari masa lalu. Ya…, begitulah sebagai pemimpin kita harus selesaikan apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar dia.
Pengoptimalan pendapatan anggaran daerah serta menyesuaikan belanja daerah, Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus melakukan efisiensi anggaran ditambah lagi menutupi hutang masa lalu.
“Apapun alasannya kita harus tancap gas. Kita harus lakukan efisiensi, kerja keras dan kita harus bayar juga hutang-hutang yang ada saat ini,” ujarnya.
Hasil pertemuan dirinya bersama Gubernur Kepri itu mendapatkan hasil yang baik, menurut Pemerintah Provinsi Kepri dana kekurangan bayar DBH itu akan disalurkan pada bulan Maret 2025 ini. Respon Gubernur Kepri juga cepat dan tanggap atas persoalan yang dialami Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Respon pak Gubernur Kepri cepat. Kita kawal juga ini. Semoga dengan disalurkan dana DBH ini akan bisa menyelesaikan sedikit hutang yang ada,” tutur Aneng meskipun baru satu minggu dilantik langsung tancap gas.
Dirinya menambahkan, selain mengalami kekurangan bayar dari Pemerintah Provinsi Kepri, Pemerintah Pusat juga ada juga belum menyalurkan anggaran DBH ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini yang pihaknya wajib koordinasikan dengan sejumlah pihak kementerian terkait dan tentu harus bisa dituntaskan.
“Gas, gas, gas..itulah saat ini yang harus saya kerjakan. Saya butuh dukungan dan doa semua pihak dan masyarakat tercinta Kabupaten Kepulauan Anambas agar persoalan kita ini segera bisa dituntaskan,” tutup Aneng sebagai Bupati Kepulauan Anambas yang pertama dari etnis Tionghoa. (Cr1)