Site icon IGN News

Antara Kepemilikan Dan Kewenangan Menjadi Delema Masyarakat Anambas, Salah Siapa?

Titik keberadaan Anambas diantara beberapa dunia Asia.F-Istimewa

IGNNews.id,Anambas- Wakil Bupati Anambas, Raja Bayu, mengadakan pertemuan penting dengan Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, Rahmad Hidayat, di Kantor Bupati pada hari Kamis, 27 November 2025. Pertemuan ini difokuskan untuk membahas masalah perizinan yang rumit dan dampak sosial-ekonomi yang signifikan akibat zonasi konservasi yang ada.

Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa sekitar 1,2 juta hektare perairan Kabupaten Anambas termasuk dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN). Raja Bayu menekankan bahwa luasan ini menimbulkan kendala serius bagi rencana pembangunan daerah dan pemanfaatan sumber daya laut oleh masyarakat setempat.

Masalah utama yang disoroti adalah kewajiban bagi masyarakat dan investor untuk mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Prosedur perizinan yang panjang dan birokratis dinilai sebagai penghambat utama investasi dan perkembangan usaha lokal.

“Sebenarnya bukan hanya di sektor pembangunan saja, ekonomi masyarakat juga terdampak, seperti budidaya ikan karena harus ada izin pemanfaatan ruang laut,” tegas Raja Bayu, menyoroti dampak langsung pada mata pencaharian masyarakat.

Keluhan juga datang dari kalangan investor yang berpotensi. Raja Bayu mengungkapkan adanya investor yang berminat mengembangkan budidaya rumput laut, namun terpaksa mengurungkan niatnya karena lokasi yang diincar berada dalam kawasan konservasi.

Kondisi ini secara langsung memukul peluang penyerapan tenaga kerja dan potensi peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

Menanggapi situasi ini, Raja Bayu secara tegas meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mempertimbangkan pembaharuan zonasi konservasi yang lebih spesifik dan adaptif untuk kebutuhan Kabupaten Anambas.

“Seperti ini perlu ada kebijakan khusus untuk Anambas. Kita yang punya laut justru tidak punya kewenangan penuh, semua berada di pusat. Bagaimana ekonomi mau maju kalau ruang kita terkunci,” ujarnya dengan nada prihatin.

Sikap kritis terhadap sentralisasi kewenangan pengelolaan sumber daya laut menjadi poin penting dalam pertemuan tersebut.

Pemerintah daerah merasa tidak diberikan ruang politik yang memadai untuk mengelola potensi lokal secara optimal.

Kritik ini menuntut tindakan nyata dari pemerintah pusat, bukan hanya sekadar janji-janji fasilitasi tanpa realisasi yang jelas.

Kepala LKKPN Pekanbaru, Rahmad Hidayat, merespons dengan menyatakan bahwa pihaknya terbuka pada usulan revisi zonasi. Namun, ia menekankan pentingnya landasan kajian dan dialog yang mendalam sebelum mengambil keputusan.

“Kita sangat terbuka, aspirasi ini akan kami sampaikan ke pimpinan tinggi di Jakarta,” ujar Rahmad.

Ia juga menegaskan bahwa setiap revisi harus didasarkan pada data dan kajian yang komprehensif agar tidak mengorbankan tujuan konservasi.

Rahmad Hidayat juga menjanjikan fasilitasi dalam proses administrasi dan pertemuan lanjutan untuk membahas masalah ini lebih lanjut.

“Kami akan membantu mencarikan jalan keluar agar ekonomi di Anambas bisa menggeliat, tetapi semua harus berbasis data dan kajian ilmiah,” katanya, memberikan sinyal dukungan teknis meskipun tanpa memberikan janji keputusan yang instan.

Secara rinci, langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi pemetaan ulang kawasan konservasi berdasarkan data ekologis dan sosial-ekonomi yang terbaru, penyusunan kajian lingkungan yang mendalam, serta konsultasi publik yang melibatkan partisipasi aktif dari nelayan dan pelaku usaha lokal. Dokumen hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar usulan yang kuat kepada KKP pusat. (ig)

Exit mobile version