IGNNews.id,Anambas-Masyarakat banyak bertanya, dari 52 desa yang ada di Anambas, sekitar 33 desa memiliki BUMDes. Namun hanya empat diantaranya yang aktif atau produktif.
Diantaranya, melaporkan secara admistrasi keuangan serta kegiatan. Sedangkan lainnya belum transparan.
Hal ini disampaikan Bagian Fungsional Dinas Sosial di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jamiat pada Selasa (8/2) di ruang kerjanya.
Kata Jamiat, berdasarkan laporan dari Tenaga Ahli (TA) dari Kementerian Desa bahwa BUMDes banyak tidak berjalan. Anggaran langsung dikucurkan dari pusat ke rekening desa masing-masing.
“Para Tenaga Ahli tersebut menyampaikan kepada kami terkait hal itu. Harusnya, laporan BUMDes ke Pemdes wajib di laporkan berdasar Perbup pasal 30. Dalam hal kegiatan kerja sama antara unit usaha BUMDes yang berbadan hukum di atur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga Keuangan Mikro, Kemudian Pasal 31 Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes,” ucapnya.
Ia menuturkan, setiap BUMDes wajib melaporkan, pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Penasehat.
Kedua, melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Ketiga, pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di sampaikan melalui Musyawarah Desa.
Dirinya sebenarnya sudah meminta BUMDes wajib melapor administrasinya.
Ia menuturkan, di bawah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, M Yusup selalu melakukan pembinaan dan pemantauan.
“Kami cek di lapangan terkait pembukuannya, usahanya benar-benar berjalan atau tidak itu hanya desa yang sudah berjalan BUMDes nya. Bahkan empat desa itu menjadi contoh kepada BUMDes lain,” tuturnya.
Ia menuturkan, pernah adakan perlombaan BUMDes tingkat provinsi, diwakilkan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur dan Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur.
Jamiat mengatakan bahwa pihaknya pernah meninjau langsung ke desa dan membuat pertemuan namun hanya empat desa yang dinilai berhasil menjalankan Bumdes.
Untuk ke depannya Jamiat menekankan agar BUMDes akan diberi sanksi bagi yang tidak berjalan. Perlu di cek alokasi dananya serta programnya.
Saat ditanyakan anggaran BUMDes, Jamiat mengatakan sudah dicairkan tidak ada penambahan lagi ketika desa yang BUMDesnya tidak berjalan.
Dikatakannya lagi, dana desa yang besar itu dikucurkan langsung ke rekening desa masing-masing. Tidak melalui pihaknya.
“Untuk dana operasional pengawasan bagi Bumdes yang sudah berhasil yakni empat desa hanya sekitar Rp 49 juta,” terang Jamiat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintah Desa, Ahmad mengatakan, bahwa terkait persoalan Bumdes bukan menjadi kewenangan dirinya, oleh sebab dirinya tidak bisa memberikan keterangan secara detail dan diakuinya ia baru menjabat di kantor tersebut.
“Saat ini saya hanya memiliki kewenangan tentang pemerintahan desa atau melaksanakan pemilihan kepala desa. Soal Bumdes saya tidak mengetahuinya. Lebih baik bapak-bapak wartawan mempertanyakan kepada bidang pemberdayaan masyarakat desa,” ucap dia. (Budi)