ignnews.id,Anambas-Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) belum bisa menyetarakan nilai harga kebutuhan sembako, akibat mata rantai pendistribusian tersistematis.
Kepala DKUMPP KKA, Usman ketika ditemui wartawan ignnews.id di ruang kerjanya pada hari Kamis (16/9/2021) siang mengatakan, pihaknya hanya sebagai pengawasan terhadap peredaran barang dan stok barang dan harga barang. Namun dalam mengatur nilai harga barang pihaknya tidak bisa melakukan pengaturan yang baik dikarenakan hal itu harus disepakati bersama pedagang.
“Nilai harga yang ditentukan secara nasional tidak bisa diterapkan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal itu kita harus melihat beberapa aspek seperti biaya transportasi, biaya buruh dan keuntungan para pedagang itu sendiri. Makanya kita sepakati Harga Eceran Tertinggi (HET) bersama pedagang,” ungkap Usman kepada wartawan ini, Kamis (16/9/2021).
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan survei ke pasar 2 hari atau dua minggu sekali memantau harga barang dipasar dan memantau ketersedian barang sembako.
“Apabila harga barang naik dari pusat maka di anambas akan terjadi kenaikan harga pula atau secara otomatis,” ucapnya.
Kata dia, jika ditemukan pedagang yang nakal menaikan harga barang sesuai yang telah disepakati maka akan diberikan teguran secara lisan maupun tulisan. Ironinya, ia mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait menurunkan harga bahan sembako.
“Kalau kedapatan menaikan harga barang sesuai HET maka kami akan berikan teguran,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah pernah menemukan pedagang melakukan penimbunan barang, ia langsung membantah terkait hal itu. Kata dia, pihaknya belum pernah menemukan persoalan pedangan menimbun barang akan tetapi pihaknya selalu menyarankan kepada pedagang agar dapat menyetok barang di gudang dalam antisipasi gelombang tinggi.
“Kami tidak pernah menemukan pedagang menimbun barang sembako. Tapi kami sering menyarankan agar menyetok barang sembako di gudang dalam antisipasi musim cuaca buruk,” sebut dia.
Usman berharap, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu bisa bergerak untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh DKUMPP. Salah satu contoh dengan cara berdagang bahan sembako dengan harga dibawah harga jual pasar akan tetapi untuk menyetarakan harga barang secara nasional dipastikan tidak akan pernah bisa.
Diketahui hingga saat ini Kapal Tol Laut program Presiden RI, Jokowidodo masih melayani pelayaran dari Jakarta menuju Kabupaten Kepulauan Anambas yang di subsidikan oleh negara demi kepentingan masyarakat banyak dalam pendistribusian barang. (Fr)
