IGNNews.id,Anambas- Dugaan praktik korupsi mencoreng wajah pemerintahan di Kabupaten Anambas. Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Muhammad Hatta Pulungan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan sodetan air senilai Rp10 miliar.
Bupati Anambas, Aneng, menyampaikan rasa prihatin mendalam atas keterlibatan pejabat di lingkungan pemerintahannya dalam kasus yang mencoreng integritas tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini menjadi tamparan keras bagi upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Saya sangat prihatin dan kecewa dengan kejadian ini. Korupsi adalah musuh kita bersama, dan saya tidak akan mentolerir tindakan koruptif sekecil apapun,” ujar Aneng dengan nada tegas pada Rabu (26/11).
Menyikapi status tersangka yang disandang Muhammad Hatta Pulungan, Bupati Aneng menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun. Ia berpendapat bahwa pendampingan hukum bagi ASN yang terjerat kasus pidana bukan merupakan kewajiban pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah tidak akan memberikan bantuan hukum. Kami tidak akan menugaskan Bagian Hukum untuk mencarikan pengacara atau memberikan pendampingan hukum lainnya. Ini adalah tanggung jawab pribadi yang bersangkutan,” tegasnya.
Aneng juga menekankan bahwa proses hukum harus berjalan secara aturan yang berlaku tanpa intervensi dari pihak manapun. Ia meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini serta mengungkap seluruh pihak yang terlibat tanpa terkecuali.
“Saya meminta kepada penyidik untuk bekerja secara profesional, transparan, dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Usut tuntas kasus ini, dan berikan hukuman sesuai aturan yang berlaku kepada para pelaku,” tandasnya.
Meski demikian, Aneng tetap berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap Muhammad Hatta Pulungan. Ia enggan berspekulasi mengenai bersalah atau tidaknya yang bersangkutan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses peradilan.
“Saya tidak ingin mendahului proses hukum. Biarlah pengadilan yang membuktikan apakah saudara Hatta bersalah atau tidak. Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah,” ujarnya.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Muhammad Hatta Pulungan ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Anambas pada Minggu (23/11) di Tanjungpinang. Selain Hatta, polisi juga mengamankan Direktur CV Tapak Anak Bintan (TAB), Azhari, dan Kuasa Direktur CV TAB, Prayitno, di lokasi yang berbeda.
CV TAB merupakan kontraktor pelaksana proyek Sodetan Air Tarempa tahun anggaran 2024 senilai Rp10 miliar. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi banjir di kawasan Sungai Sugi hingga Tarempa Beach.
Berdasarkan hasil penyelidikan, proyek sodetan air tersebut mangkrak dan tidak selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Padahal, Pemkab Anambas telah mencairkan dana sebesar Rp3 miliar atau 30 persen dari total nilai kontrak kepada CV TAB.
Akibat proyek yang tidak selesai tersebut, negara diduga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Polisi masih terus mendalami peran masing-masing tersangka dalam kasus ini, serta mencari alat bukti tambahan untuk mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain.
Kasus korupsi yang menjerat Kabid SDA Dinas PUPR Anambas ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Anambas. Bupati Aneng berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh jajarannya untuk selalu bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan.
“Saya berharap kejadian ini tidak terulang lagi di masa depan. Mari kita bersama-sama membangun Anambas yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” pungkasnya. (ih)

