ignnews.id,Anambas-Salah satu tokoh penting dalam Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) Fadhil Hasan,SH yang kini berdomisili di Jakarta ikut prihatin terhadap nasib para guru di seluruh anambas dengan telah ditundanya pembayaran gaji atau hak sebagai pekerja disebabkan salah meletakan angka oleh pejabat di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.
Hal ini dinilai menjadi preseden buruk dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mengakibatkan hak orang lain terpaksa tertunda pembayaran hingga dua bulan. Dirinya berharap kepada pemangku kebijakan tertinggi Kabupaten Kepulauan Anambas yakni Bupati Kepulauan Anambas agar segera melakukan evaluasi terhadap pejabat yang dinilai tidak mampu bekerja sesuai dengan tuntutan kinerja saat ini.
“Saya sangat prihatin atas kejadian ini. Tidak patut dicontohi oleh pejabat lainnya dan sudah selayaknya Bupati Kepulauan Anambas melakukan evaluasi terhadap pejabat tersebut,” ungkap Fadhil Hasan,SH selaku Tokoh penting BP2KKA kepada ignnews.id saat dihubungi, Selasa (12/10/2021).
Dirinya menegaskan terkait hak orang lain yang diabaikan suatu perbuatan yang diduga melanggar undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini jangan dianggap isapan jempol saja dan perlu ditelusuri sebab dan akibat yang sebenar-benarnya.
“Saya akan menyurati secara resmi kepada pemangku kebijakan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas dari BP2KKA terkait gaji guru yang ditunda pembayarannya,” tegas dia.
Kata dia, selain itu ia juga menyayangkan hal ini bisa tidak terpantau oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya di Banggar saat pelaksanaan pembahasan anggaran.
“Koq bisa tidak terpantau oleh DPRD saat pembahasan anggaran. Mestinya hal ini tidak terjadi,” heran Fadhil.
Tambahnya, tidak cukup dengan meminta kesabaran para guru di anambas dan ini sudah menjadi perbuatan yang fatal dan tidak perlu lagi dipertahankan oleh pemangku kebijakan tertinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dirinya pula mengapresiasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan cukup tegas hal ini segera diberikan solusi dan dengan adanya kesalahan sistem anggaran sulit dibayarkan.
“Hingga saat ini saya masih bingung, kenapa bisa tertinggal atau salah saat mengentry mata anggaran. Padahal itukan kerja rutin setiap tahunnya. Koq, bisa hanya gaji guru saja yang bermasalah, kenapa tidak gaji seluruh pegawai di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tidak ikut ditunda bayar?,” tanya Fadhil. (ign)