Site icon IGN News

Demi Berjalannya Pembangunan Tepat Sasaran Pemda Minta Pendampingan Hukum

Bupati Natuna Wan Siswandi bersama Kajari Natuna Imam Sidabutar menandatangani MoU antara Pemda

Ignnews.id, Natuna – Proses pembangunan di Kabupaten Natuna yang akan mulai berjalan di tahun 2023 ini, pemerintah daerah berusaha menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna dalam pendampingan hukum disetiap pembangunan yang ada.

Bupati Natuna Wan Siswandi, meminta kepada pihak Kejari untuk dapat memberikan pendampingan hukum dalam pembangunan yang berjumlah miliaran rupiah agar bisa tepat sasaran.

“Kerjasama atau MoU antara Pemda dan Kajari Natuna tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Selain itu bertujuan pembangunan tersebut bisa tepat sasaran dan berjalan lancar,”kata Bupati Natuna Wan Siswandi saat membuka acara MoU antara Pemda dan Kejari Natuna, Selasa (24/1/2023).

Bupati Siswandi mengatakan, saat ini pemerintah daerah sangat memerlukan pengawasan secara langsung dalam setiap kegiatan pembangunan agar tidak terjadi masalah dan potensi hukum.

“Dengan adanya pendampingan hukum ini sangat berdampak langsung kepada pembangunan di natuna. Karena setelah dilakukan pendampingan hukum pihak kejaksaan bisa membantu permasalahan hukum yang dialami Pemda,” tuturnya.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada pihak Kajari yang telah melakukan kerjasama dengan Pemda Natuna selama ini disetiap pembangunan yang menelan anggaran miliaran.

Bupati Siswandi juga menyampaikan, sebelumnya pembangunan pada tahun 2022 ada beberapa OPD yang telah dilakukan pendampingan oleh Kejari Natuna, diantaranya, Dinas PU, Perkim, Dinkes, dan Disdikbud.

“Dengan dilakukannya pendampingan hukum ini, semoga menjadi amal ibadah dan menjadi prestasi Kejari Natuna,” pungkasnya.

Sementara Kepala Kejari Natuna, Imam Sidabutar, mengatakan, bahwa MoU adalah dasar kerjasama antara dua atau lebih belah pihak agar pembangunan di daerah berjalan lancar dan tepat sasaran.

“MoU ini bukan hanya pendampingan hukum, tapi dilakukan juga bantuan hukum, dan mediasi permasalahan hukum,” jelas Imam.

Imam juga menyatakan, dalam MoU nantinya ada beberapa poin yang dibunyikan dalam kerjasama tersebut. Pertama pendampingan hukum, kedua pelayanan hukum, dan ketiga penegakan hukum.

“Hal ini bertujuan agar proses kegiatan pembangunan bisa selesai tepat waktu dan tidak ada permasalahan hukum dikemudian hari,” tutupnya. Laporan (Hardiansyah).

Exit mobile version