BINTAN – Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo dengan santai dan tegas menjawab tudingan eks kadernya dan kader Partai Hanura yang menuding jika dirinya menggelapkan Anggaran Pokok Pikiran (Pokir) di DPRD Bintan.
Jawaban tersebut setelah eks kader Partai Demokrat Bintan M Najib menuding anggaran pokirnya senilai Rp 1 miliar hilang. Tidak hanya itu, kedua politisi tersebut juga menyerang pegawai Setwan Bintan secara personal.
Agus Wibowo menjelaskan jika jawabannya itu sebagai ‘pernyataan perang’, karena kedua anggota DPRD Bintan itu mengobrak-abrik dapur mereka bersama 23 anggota legislatif Bintan lainnya.
Agus Wibowo menyatakan jika M Najib sudah dipecat/diberhentikan dari Partai Demokrat. Sehingga, langkah M Najib dengan menuding anggaran pokok pikiran (pokir) yang hilang tidak lagi relevan.
“Apalagi dia (M Najib) utusan Fraksi Demokrat yang notabene bertindak atas nama fraksi. Fraksi Demokrat sudah memecat dan melakukan PAW saudara M Najib,” ucap Agus Rabu (20/12/2023).
Agus yang merupakan Ketua Fraksi Demokrat Bintan juga menyinggung soal korelasi anggota DPRD Bintan dari Partai Hanura, Tarmizi dengan Fraksi Demokrat. Hal ini berkenaan dengan langkah Tarmizi yang diduga bersengkongkol dengan eks kadernya itu.
“Kami mencium adanya indikasi jual-beli pokir yang dilakukan keduanya,” tegas Agus.
Agus Wibowo juga dengan tegas menyampaikan jika sikap Tarmizi yang menyerang personal pegawai sekretariat DPRD Bintan dengan sedikit nada mengancam. Agus mengetakan juga jika Tarmizi diduga meminta kepada sekretariat DPRD Bintan untuk mengganti uang sebesar Rp 50 juta. Meskipun belum jelas permintaannya ini, namun Agus menyanyangkan sikap anggota DPRD Bintan tersebut.
“Tidak seharusnya seperti itu, kan ada mekanismenya. Jangan justru mengintervensi pegawai-pegawai di kesekretariatan,” pungkasnya.
Sementara itu, nasib pemecatan M Najib dari Partai Demokrat dan PAW dari DPRD Bintan masih harus menunggu putusan inkcraht dari Mahkamah Agung, hal ini menyusul langkah lanjutan setelah Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak menerima Gugatan M Najib atas pemecatan dirinya dari Partai Demokrat.
Penasehat Hukum M Najib, Agung Ramadan Saputra mengatakan, pasca putusan PN Tanjungpinang yang tidak menerima gugatannya, pihaknya selanjutnya melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung.
“Sesuai Undang-Undang MD3, jadi harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap,” sebutnya.
Dilain sisi, Tarmizi, anggota DPRD Bintan yang dituding Fraksi Demokrat ‘bermain’ dengan Najib menyampaikan jika dirinya tidak mengetahui persis kronologis hilangnya pokir anggota DPRD Bintan.
“Itu punya bang Najib (pokir hilang), bukan punya saya. Coba tanya bang Najib,” ungkap Tarmizi melalui sambungan telpon. (Aan)

