Site icon IGN News

DPRD Anambas Sahkan Perda Kawasan Tanpa Rokok, Aturan Diperjelas demi Lindungi Kesehatan Masyarakat

Jubir Pansus KTR, Linda menyalami pimpinan sidang paripurna pengesahan Perda KTR.

IGNNews.id, Anambas – Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara resmi disahkan oleh DPRD Kabupaten Anambas dalam rapat paripurna yang turut disaksikan oleh Bupati Anambas, Aneng, dan Wakil Bupati, Raja Bayu, pada Jumat (28/11). Pengesahan ini menandai langkah penting pemerintah daerah dalam memperkuat upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

Anggota DPRD Anambas, Linda, selaku Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) KTR, menjelaskan bahwa Perda KTR disusun untuk memastikan terciptanya lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam aturan ini, sejumlah kawasan ditetapkan sebagai area yang sepenuhnya dilarang untuk merokok.

Ia merinci bahwa kawasan tanpa rokok tersebut meliputi fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotek. Seluruh area tersebut wajib bebas dari asap rokok demi menjaga mutu pelayanan serta melindungi pasien, tenaga medis, dan pengunjung.

Kawasan larangan merokok juga diberlakukan pada tempat proses belajar-mengajar, mencakup sekolah, pusat pendidikan anak usia dini, madrasah, hingga lembaga pendidikan nonformal. Aturan ini disusun untuk memastikan anak-anak dan pelajar terlindungi dari paparan asap rokok serta dampak buruknya.

Selain itu, tempat bermain anak juga termasuk dalam kawasan tanpa rokok. Area publik yang menjadi lokasi aktivitas anak-anak ini diharapkan dapat benar-benar bebas dari asap rokok agar aman bagi tumbuh kembang mereka.

Perda ini juga mengatur tempat ibadah sebagai wilayah yang dilarang untuk merokok. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesucian dan kenyamanan jamaah saat beribadah.

Tidak hanya itu, angkutan umum, seperti bus, kapal, dan transportasi lainnya yang digunakan masyarakat, wajib terbebas dari aktivitas merokok. Aturan ini ditetapkan untuk melindungi penumpang dari paparan asap rokok di ruang tertutup.

Kawasan terakhir yang wajib bebas rokok adalah tempat kerja. Lingkungan perkantoran, ruang pelayanan publik, dan area industri diharapkan dapat menerapkan aturan ini secara disiplin sehingga pekerja dan pengunjung dapat beraktivitas dengan lebih sehat.

Saat Linda memberikan pandangannya tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Meski demikian, Linda menyampaikan bahwa Perda KTR tetap menyediakan ruang bagi masyarakat yang merokok. Kawasan yang diperbolehkan untuk merokok adalah ruang terbuka serta fasilitas umum yang secara khusus menyediakan area merokok (smoking area). Dengan demikian, kebiasaan merokok tetap dapat dilakukan tanpa mengganggu kenyamanan orang lain.

Linda juga menegaskan bahwa Perda ini tidak hanya mengatur kawasan, tetapi juga melindungi anak-anak dan kelompok rentan. Ia menyampaikan bahwa pedagang tidak diperbolehkan memajang rokok berdampingan dengan jajanan anak, guna mencegah anak terpapar promosi rokok secara visual.

Selain itu, pelaku usaha juga dilarang menjual rokok kepada seseorang yang berusia di bawah 21 tahun serta kepada ibu hamil. Aturan ini bertujuan mencegah dampak kesehatan jangka panjang yang dapat muncul akibat paparan nikotin.

Di akhir penyampaiannya, Linda mengajak seluruh masyarakat Anambas untuk bersama-sama mendukung penerapan Perda KTR. Menurutnya, keberhasilan aturan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok.

“Semoga Perda ini dapat membawa manfaat besar bagi kesehatan masyarakat Anambas,” ujarnya.(Adv)

Exit mobile version