IGNNews.id, Bengkalis – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (19/01/2026). Agenda utama dalam pertemuan ini adalah penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 yang merangkum berbagai aspirasi krusial dari masyarakat.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkalis, Septian Nugraha, S.E., M.I.P., didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bengkalis, dr. Ersan, TH.
Septian Nugraha menjelaskan bahwa seluruh anggota dewan telah turun ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing pada November 2025 lalu. “Laporan ini adalah mandat konstitusi sesuai Tata Tertib DPRD Pasal 114. Ini merupakan jembatan aspirasi warga untuk kemudian diperjuangkan dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujar Septian.
Dalam paripurna tersebut, tujuh fraksi menyampaikan poin-poin penting hasil temuan mereka di lapangan:
-
Sektor Kesehatan & Pelayanan Publik: Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Bintang Demokrat Karya mendesak peningkatan pelayanan di Puskesmas wilayah terpencil, kualitas tenaga medis RSUD, serta transparansi pelayanan publik yang lebih ramah dan cepat.
-
Ekonomi & UMKM: Melalui Ahmad Husein, sektor ekonomi menyoroti perlunya bantuan modal UMKM, pelatihan keterampilan, dan solusi atas permasalahan pupuk subsidi bagi petani.
-
Infrastruktur & Transportasi: Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB kompak mendorong perbaikan akses antar-desa. Secara khusus, PKB meminta kenaikan status UPTD Pelabuhan Ro-Ro Air Putih–Sungai Selari menjadi Tipe A demi optimalisasi layanan penyeberangan.
-
Ketenagakerjaan: Fraksi PKS menyoroti tingginya kebutuhan lapangan kerja bagi lulusan baru. Mereka meminta pemerintah daerah menyediakan sarana pelatihan tenaga kerja yang profesional untuk menjawab tuntutan dunia industri.
-
Pendidikan: Fraksi Amanat Perindo Persatuan memberikan catatan kritis agar bantuan pendidikan dikaji ulang agar lebih relevan dengan biaya kuliah saat ini, termasuk perhatian bagi mahasiswa pascasarjana.
-
Ketahanan Pangan: Fraksi Bintang Demokrat Karya mendorong penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi lokal dan PAD.
Rapat paripurna ini menandai dimulainya babak baru kerja legislatif di tahun 2026, di mana seluruh aspirasi yang tertuang dalam laporan reses tersebut diharapkan menjadi prioritas dalam penyusunan program kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke depan.