Bupati Natuna Wan Siswandi saat menyerahkan Ranperda APBD 2025 kepada Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar
Ignnews.id, Natuna – Jelang pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna terpilih periode 2024-2029, sebagai agenda terakhir sekretariat dewan menggelar rapat paripurna tentang pidato Bupati Natuna terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Jumat (30/8/2024).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah serta Bupati Natuna Wan Siswandi.
Awal pembukaan rapat, Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar menyampaikan, berdasarkan mekanisme dan tata tertib rapat paripurna ini telah dinyatakan kuorum.
“Akhirnya setelah menunggu sekitar 40 menit, rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati Natuna terhadap Ranperda APBD tahun 2025 kita bisa mulai. Karena telah memenuhi kuorum 50 persen plus 1,” kata ketua DPRD Daeng Amhar.
Pada kesempatannya, Bupati Natuna Wan Siswandi menyampaikan belanja daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 1,2 triliun.
“Berdasarkan estimasi penerimaan daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1,2 triliun dengan ringkasan pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 1,1 triliun ditambah dengan pembiayaan penerimaan dari estimasi silpa sebesar Rp 100 miliar,” jelasnya.
Dikatakannya, penyusunan APBD tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya, hal ini terjadi sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Setelah dua tahun sejak berlakunya undang-undang ini, pemerintah melakukan harmonisasi pokok-pokok kebijakan fiskal antara pusat dan daerah.
“Jadi kemampuan fiskal Kabupaten Natuna sangat mempengaruhi transfer dana, hal inilah yang menjadi latar belakang penyusunan APBD ini,” ucapnya.
Dalam penyampaiannya Bupati juga menekankan pembangunan di tahun 2025 fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan investasi, pemerataan layanan publik, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengembangan sentra-sentra ekonomi.
“Sebagai dasar penyusunan RAPBD tahun anggaran 2025, untuk mendukung pencapaian percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan konvergensi antar daerah,”pungkasnya. Laporan. (Hardiansyah).

