IGNNews.id, Batam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025. Pembentukan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, Senin (30/3/2026).
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang hadir langsung dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa LKPj 2025 merupakan pijakan awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Ia memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, kinerja keuangan daerah menunjukkan tren positif yang cukup signifikan.
“Pada APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah kita meningkat dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,29 triliun. Kenaikan sebesar Rp331,24 miliar ini didorong oleh optimalisasi pajak daerah seiring pulihnya ekonomi,” jelas Amsakar di hadapan jajaran pimpinan dewan dan anggota Forkopimda.
Selain aspek keuangan, Amsakar juga menyoroti capaian di sektor pelayanan publik, mulai dari perluasan Universal Health Coverage (UHC), raihan predikat Kota Layak Anak, hingga pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, ia mengakui tantangan ekonomi global masih menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
Merespons laporan tersebut, DPRD Batam langsung bergerak membentuk Pansus LKPj guna melakukan pendalaman. Berdasarkan hasil kesepakatan fraksi-fraksi, Haji Ahmad Surya resmi ditetapkan sebagai Ketua Pansus, didampingi Haji Djoko Mulyono sebagai Wakil Ketua.
“Kami meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kooperatif dan hadir secara langsung dalam setiap agenda pembahasan pansus ini,” tegas juru bicara pansus, Muhammad Rudi ST.
Pembahasan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi Pemko Batam agar program pembangunan di tahun-tahun mendatang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

