Site icon IGN News

Jangan Salah Artikan SE Menpan-RB Seperti Pengangkatan PNS Sesuai Database

Kepala BKPSDM Natuna, Muhamad Alim Sanjaya saat memberikan keterangan

Ignnews.id, Natuna – Beredar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menPAN-RB) mengenai pendataan pegawai non-ASN dilingkungan Instansi pemerintah, menjadi pembahasan sejumlah Pegawai Non ASN yang sudah bertahun-tahun mengabdi.

Pasalnya SE tersebut baru tahap pendataan bagi seluruh tenaga honorer berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK II) agar dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K.

Ariza salah satu Pegawai Honorer dilingkungan pemerintah Kabupaten Natuna yang telah mengabdi selama 15 tahun mengatakan, mendengar adanya surat edaran Menpan-RB terkait pendataan pegawai non-ASN dilingkungan Instansi pemerintah, menjadi harapan baginya agar dapat diangkat menjadi PNS maupun P3K tanpa harus mengikuti tes seperti pengangkatan melalui database.

“Semoga dengan adanya pendataan pegawai non-ASN kali ini bisa diangkat menjadi PNS maupun P3K,” jelasnya saat ditemui di jalan Datuk kaya Wan Mohammad benteng, Ranai. Senin (1/8/2022).

Ia mengatakan, apabila proses penerimaan nanti harus mengikuti seleksi atau tes tertulis dan harus bersaing dengan mereka yang baru lulus sekolah sudah pasti tidak akan berhasil.

Jika penerimaan seleksi nanti harus bersaing dengan anak baru lulus sekolah sudah pasti kita tidak bisa lagi bersaing. Jujur saja usia yang sudah 40 tahun lebih ini tidak akan mampu lagi mengikuti tes tertulis yang diadakan pemerintah,” ungkapnya.

(Foto Istimewa)

Sementara Kepala Badan Kepegawaian, Pemberdayaan, dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Natuna, Muhamad Alim Sanjaya menegaskan, bahwa SE yang dikeluarkan oleh Menpan-RB Nomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli itu mengenai pendataan pegawai non-ASN harus dicermati kembali.

SE tersebut, mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK. Sehingga setiap instansi pemerintah harus melakukan penataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing untuk mewujudkan kejelasan status, karier dan kesejahteraan honorer bersangkutan.

“SE tersebut jangan disalah artikan seperti pengangkatan PNS yang masuk dalam database jilid Dua. Pada dasarnya surat itu, meminta kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk segera melakukan penataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing berdasarkan langkah-langkah yang sudah diatur dalam Surat Edaran tersebut,” pungkasnya. Laporan (Hardi/Fer).

Exit mobile version