BINTAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bintan melakukan persiapan menjelang hari H pencoblosan surat suara pada 14 Februari mendatang. Untuk saat ini, KPU sedang melakukan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Rekrutmen KPPS akan dilakukan sebanyak 3.472 orang guna memenuhi kebutuhan 496 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Bintan. Nantinya, setiap TPS akan ada 7 orang petugas yaitu 1 orang ketua dan 6 orang anggota.
Helianto, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, mengatakan rekrutmen KPPS tersebut mulai dibuka dari 11-20 Desember 2023.
“Pembukaan dimulai dari hari ini. Kami mengajak masyarakat Bintan untuk mendaftarkan diri sebagai KPPS, tentunya akan sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi. Masyarakat dapat mencari informasi di PPS terdekat di kelurahan dan desa setempat untuk syarat tersebut,” katanya, Senin (11/12/2023) saat Coffee Morning bersama awak media Bintan.
Ia mengatakan, selain ada beberap persyaratan yang ditentukan. Pastinya saat ini ada perubahan terkait KPPS, mulai dari jumlah pemilih yang disesuaikan per TPS, hingga ada kenaikan honor petugas KPPS yang sebelumnya Rp 500 ribu untuk anggota, menjadi Rp 1,1 juta, kemudian untuk Ketua KPPS yang sebelumnya Rp 550 ribu, kini dibayarkan menjadi Rp 1,2 juta atau naik 100 persen.
“Masa tugas untuk petugas KPPS ini selama 1 bulan, dimulai dari 25 Januari hingga 25 Februari 2024. Kami berharap orang-orang terpilih dan berkompeten untuk dapat mengisi posisi tersebut,” harapnya.
Sementara itu, Fauzi Anggota KPU Kabupaten Bintan Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi juga menyampaikan mengenai hak pilih warga negara yang melakukan pindah pilih. Warga yang akan melakukan pindah pilih wajib mendaftar diri untuk pindah dan akan masuk ke Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb.
“Untuk DPTb ini ada 9 syarat yang harus terpenuhi, jika tidak maka tidak dapat dilakukan pindah pilih untuk mencoblos,” katanya.
Jika melakukan pindah pilih, katanya, maka akan terdampak pada hak memilih yang akan hilang sesuai dengan tingkatkan wilayah. Kemudian juga untuk warga yang berlibur, dipastikan tidak dapat melakukan pindah pilih.
“Karena nanti pada hari H pencoblosan akan dekat dengan hari raya warga tertentu, maka tidak bisa melakukan pindah pilih, wajib memilih sesuai dengan TPS nya,” sebutnya.
Ia mengatakan juga, sudah ada beberapa warga yang melakukan pindah pilih TPS untuk mencoblos. Ia berharap masyarakat dapat mendatangi atau menghubungi TPS setiap kelurahan desa untuk mendapatkan informasi tersebut.
“Kami ada posko untuk warga yang akan melaporkan pindah pilih. Nantinya akan diketahui syarat tertentu yang wajib terpenuhi. Namun untuk warga yang melakukan pindah domisili dan dokumen kependudukannya berubah, maka dapat segera melaporkan di wilayah dokumen keberadaannya, karena untuk pindah pilih akan tetap mendapatkan 5 surat suara lengkap dan tidak akan kehilangan hak suaranya satu pun,” terangnya. (Aan)

