
Ignnews.id, Natuna – kunjungan kerja kali ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau, Gerry Yasid, SH, MH menggelar sosialisasi dan silaturrahmi bersama Pemkab Natuna serta mengajak seluruh elemen masyarakat mencegah korupsi. di gedung Wanita Bukit Arai. Senin (12/12/2022).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Natuna, Wakil Bupati Natuna, Ketua DPRD dan Anggota DPRD Natuna, Asisten Pemkab Natuna, Kepala OPD Natuna dan seluruh unsur pegawai di lingkungan Pemkab Natuna serta sejumlah camat dan kepala desa.
Sementara dari pihak Kejati Kepri turut hadir Asisten Intelijen Kejati Kepri, Kajari Natuna dan sejumlah pejabat Kejati Kepri dan Kejari Natuna.
Pada kesempatan itu, Kajati Kepri Gerry memaparkan, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk diwujudkan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.
“Disetiap daerah yang pertama sekali diperhatikan adalah tata kelola pemerintahan, ini yang mesti dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah secara intens,” kata Kajati Gerry.
Berkenaan dengan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna, ia mengemukakan, Natuna harus memiliki konsep tata kelola yang berbeda dengan daerah lain.
Konsep tata kelola ini perlu berbeda lantaran Natuna memilki wilayah geografis yang berbeda dengan daerah-daerah lain pada umumnya.
“Karena Natuna ini berbatasan dengan banyak negara, maka tata kelolanya harus bertarap internasional. Itu yang saya inginkan dan kita dorong ke arah sana,” paparnya.
Selain menyampaikan tata kelola pemerintahan, ia juga mensosialisasikan restorative justice (RJ) kepada pemerintah dan peserta acara lainnya.
RJ (Keadilan restoratif) adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi diantara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.
“Kita di Kepri tahun ini sudah berhasil melaksanakan RJ sebanyak 36 perkara di empat Kejari, terbanyak di Batam,” terangnya.
Ia berharap agar pemerintah bisa mensosialisasikan prihal RJ ini kepada masyarakat agar mereka bisa memahami bahwa hukum itu tidak tumpul ke atas tajam ke bawah.
“Jadi RJ ini berfungsi untuk menjamin keadilan bagi semua pihak. Harapan kami Pemda juga harus memberitahukan ini kepada masyarakat,” tutupnya.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan beras secara simbolis kepada sejumlah warga dan ditutup dengan foto bersama. Laporan (Hardi/Fer).
