Ketua MPR RI Ahmad Muzani didampingi wakil ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Bupati Natuna Cen Sui Lan dan wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik saat jumpa pers
Ignnews.id, Natuna – Ternyata usai mendapatkan penjelasan langsung, banyak persoalan strategi di Kabupaten Natuna yang menjadi perhatian pemerintah pusat, mulai dari belum tersedianya kuota gas bagi masyarakat, pelayanan kesehatan, tingginya harga pangan, hingga kebutuhan infrastruktur transportasi di kawasan pesisir dan perkampungan nelayan.
Hal ini diutarakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, H. Ahmad Muzani didampingi wakil ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Bupati Natuna Cen Sui Lan dan wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik. Saat jumpa pers dengan sejumlah wartawan nasional dan daerah. Rabu (30/9/2026).
Dikatakannya, kunjungan MPR RI ke Natuna merupakan bagian dari upaya melihat secara langsung kondisi masyarakat di daerah perbatasan sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurutnya, Natuna memiliki posisi strategis karena berada di wilayah perbatasan Indonesia sekaligus memiliki sumber daya alam yang besar. Karena itu, perhatian pemerintah terhadap Natuna harus dilakukan secara menyeluruh.
“Natuna adalah daerah perbatasan yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah pusat. Karena itu kami turun langsung melakukan kunjungan ke Natuna,” ujar Muzani.
Setelah mengetahui sejumlah persoalan yang mendapat perhatian adalah ketersediaan LPG subsidi di Kabupaten Natuna. Muzani menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, terlebih Natuna merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber daya gas dan berkontribusi terhadap produksi energi nasional.
“Natuna meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna tidak ada gas bersubsidi. Ini menurut saya adalah sesuatu hal yang harus mendapatkan perhatian dan keseriusan kami,” katanya.
Ia menyatakan persoalan tersebut akan dibawa dan disampaikan kepada pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat di daerah penghasil gas dapat memperoleh perhatian yang memadai. Laporan (Hardiansyah).