BINTAN-ignnews.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan menggelar Rapar Dengar Pendapat (RDP) bersama stakeholder dalam rangka percepatan penanganan dan juga evaluasi terhadap krisis air bersih di Bintan serta bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
RDP yang digelar di Ruang Rapat Komisi II di Kantor DPRD Bintan di Bintan Buyu pada Selasa (7/4/2026) dihadiri BUMD Tirta Kepri selaku penyedia air bersih di Bintan dan Tanjungpinang, Pengurus SPAM IKK Seri Kuala Lobam, OPD terkait seperti Dinas PUPRP Bintan, BPBD dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperrida) Kabupaten Bintan.
Indra Setiawan, Angggota DPRD Bintan yang juga pimpinan rapat RDP tersebut mengungkapkan, rapat tersebut membahas sejumlah permasalahan dan juga pandangan-pandangan terkait krisis air dan juga karhutla.
Pertama Komisi II meminta penjelasan pihak BUMD PDAM Tirta Kepri yang mengelola air bersih di Bintan Timur, Toapaya dan juga Tanjunguban. Untuk kolam penampungan air PDAM Tirta Kepri Kijang yang berada di Kolong Enam kondisinya masih mampu menyalurkan air bersih. Di lokasi tersebut ada dua kolam, satu kolam sudah mengering dan satu kolam masih menyimpan debit air sedalam meter.
Kemudian untuk Waduk Sei Pulai di Bintan Timur juga masih memiliki debit air yang mampu memasok air ke Tanjungpinang. Begitu juga untuk Waduk Sei Gesek di Toapaya yang masih memiliki debit air meski sedikit, namun sudah ada penanganan dari Badan Wilayah Sungai (BWS).
Dari paparan, kondisi Waduk Sei Jago di Tanjunguban yang mengalami kekeringan. Kekeringan terjadi karena kondisi kebocoran waduk ditambah dengan kondisi cuaca kemarau. Faktor lain mengeringnya waduk tersebut karena perambahan dan kerusakan hutan di hulu waduk yang merupakan sumber air melalui tali air dari dalam hutan.
Dalam rapat tersebut, Komisi II meminta laporan terkait pengelola SPAM IKK Seri Kuala Lobam yang sudah tidak menyalurkan air bersih ke pelanggan sejak sebulan terakhir ini.
Dalam laporan pengurus SPAM, kondisi Waduk Sei Lepan yang sudah menyusut dan airnya hampir habis. Kondisi tersebut sudah dilaporkan ke pihak terkait. Terkini ada opsi pasokan SPAM IKK Seri Kuala Lobam akan dibantu dari ketersediaan air yang ada di 3 kolam lainnya di sekitar Waduk Sei Lepan.
Alternatif tersebut, sudah dilakukan pemeriksaan mulai dari perhitungan biaya dan juga kondisi air apakah layak konsumsi atau tidak. Selain itu juga pandangan dan penelitian dari Dinas PUPRP dan Baperrida Bintan juga disampaikan dalam rapat tersebut.
“Kami sudah mendengar dan menjaring terkait kondisi krisis air yang terjadi di Bintan saat ini dan kami sudah mengetahui langkah dari pemerintah daerah. Pertama soal langkah penanganan jangka pendek, menengah dan juga panjang,” kata Indra.
Ia juga mengatakan, seperti langkah cepat atau jangka pendek penanganan krisis air dengan cara mengerahkan seluruh OPD untuk masyarakat, Komisi II mengapresiasi langkah cepat tersebut. Menurutnya panyaluran air meski belum menyentuh secara menyeluruh, tetapi memberikan solusi cepat kebutuhan air di masyarakat.
“Langkah-langkah pemerintah seperti rencana membangun sumur bor juga merupakan solusi menengah yang harus sama-sama kita evaluasi, apakah langkah tersebut akan memberikan manfaat cepat dan tepat atau tidak, mengingat kondisi pembangunan sumur bor juga harus dikaji dengan baik dan tepat serta cepat,” ucapnya.
Soal langkah jangka panjang ketersediaan air di Bintan, Een sapaan akrab Indra Setiawan juga menyampaikan perlu kolaborasi Pemkab Bintan bersama semua pihak terkait. Seperti mendorong rehabilitasi Waduk Sei Jago serta menata ulang atau mencari sumber-sumber air yang baik dan cukup.
“Jadi guna memastikan ketersediaan air bersih, semua pihak dan juga dorongan anggaran dari pemerintah perlu dilakukan. Kita juga harus belajar dari kondisi saat ini dan sebelumnya untuk memastikan bagaimana langkah kedepannya yang harus dilakukan,” ungkapnya.
Untuk itu, RDP hari ini tidak akan berhenti disini saja, pada Rabu (8/4/2026) Komisi II dan stakeholder akan mengunjungi BWS di Batam guna melakukan diskusi lanjutan untuk solusi krisis air di Bintan.
“Wewenang dan anggaran dari BWS juga menjadi kolaborasi bersama menyiapkan suplai air bersih di Bintan. Tentunya kami ingin masyarakat di Bintan tidak mengalami krisis air yang seperti saat ini di masa mendatang, kita juga harus antisipasi kondisi musim dengan tepat,” tambahnya.
Dalam RDP tersebut juga dihadiri Ketua Komisi II Suprapto, Suhardi, Hizqi Rahmawati dan juga Akhmad Makruf yang memberikan pandangan-pandangan strategis kepada stakeholder. (Aan)