Salah satu Alat Peraga Kampanye calon legislatif yang dipasang di sejumlah pepohonan dan tiang listrik milik PLN
Ignnews.id, Natuna – Pesta demokrasi menjadi momen penting bangsa Indonesia dalam menentukan siapa pemimpin berikutnya untuk 5 tahun ke depan. Pada 14 Februari 2024, akan dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif, dan pada tanggal 27 November 2024, akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.
Saat ini berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahapan sudah memasuki pelaksanaan masa kampanye yang berlangsung selama 75 hari, yakni mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dan keputusan tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 sudah di tetapkan dengan nomor 261 tahun 2023.
Namun dalam pelaksanaan kampanye, ternyata masih ada saja ditemukan sejumlah Alat Peraga Kampanye calon legislatif terpasang disejumlah lokasi yang dilarang untuk dipasang APK.
“Memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Padahal sudah jelas pemasangan APK sudah ditentukan oleh KPU dimana-mana saja lokasi pemasangan APK itu,”kata Ujang warga Ranai kepada media ini. Senin (11/12/2023).
Ia merasa aneh, dengan cara tim sukses yang bertugas untuk memasangkan sejumlah APK di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU.
“Setau saya memasang APK sudah ditentukan oleh KPU. Masa ini memasang APK di pohon dan di tiang listrik yang termasuk dalam fasilitasi umum, sudah jelas dilarang,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna Siswandi mengatakan, bahwa pihaknya telah mendapatkan sejumlah laporan terkait pemasangan sejumlah APK yang dilarang sesuai dengan PKPU.
“Kita sudah mendapatkan laporan tersebut dari tim di lapangan dan rencananya akan kita lakukan himbau terlebih dahulu, jika tidak diindahkan baru kita laksanakan penindakan,” ujar singkatnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KPU Natuna Kusnaidi, bahwa pihaknya telah melaksanakan sosialisasi kepada sejumlah partai politik dalam proses pemasangan APK.
Berdasarkan PKPU terdapat beberapa titik lokasi yang menjadi larangan Pemasangan APK, diantaranya rumah ibadah, layanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah dan sejumlah fasilitas umum lainnya.
“Kita juga mengingatkan larangan penempelan bahan kampanye di jalan-jalan protocol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana public, taman serta pepohonan,”pungkasnya. Laporan (Hardiansyah).

