Oleh: Indra Gunawan
Ada sebuah paradoks yang menggelitik ketika kita memandangi peta Indonesia. Daerah-daerah yang secara geografis berada di tepi, di garis terluar yang langsung berhadapan dengan negara tetangga, justru sering kali menjadi yang paling terakhir dalam antrean perhatian.
Salah satu titik yang sedang mengecap paradoks ini adalah Desa Air Bini, sebuah wilayah pesisir di Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas.
Nama “Air Bini” bagi telinga awam mungkin terdengar unik, bahkan jenaka. Namun, warga lokal punya sebutan lain untuk air terjun tersembunyi di dalam hutan mereka: Air Bunyi.
Bagi saya, metafora “bunyi” ini jauh lebih puitis sekaligus politis. Air Bini sedang mencoba membunyikan suaranya ke pusat kekuasaan, menuntut agar potensi raksasanya tidak selamanya tenggelam dalam kesunyian geografi.
Air Bini menawarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih membumi namun strategis, kombinasi antara ketahanan logistik dan ekowisata berbasis komunitas.
Secara geo-ekonomi, desa ini diberkahi dengan struktur teluk yang dalam dan terlindung dari amukan angin musim.
Dalam ilmu tata ruang pelabuhan, ini adalah anugerah mutlak. Ketika Pelabuhan Tarempa sudah mulai sesak dan megap-megap menampung arus manusia sekaligus barang, Air Bini adalah jawaban logis untuk memecah kemacetan tersebut.
Menjadikan desa ini sebagai pusat bongkar muat baru bukan sekadar proyek fisik, melainkan langkah taktis untuk memotong rantai pasok logistik yang mahal di wilayah kepulauan.
Antara Gemercik Air Terjun dan Sinyal Internet yang Terdiam. Namun, keelokan Air Bini seperti koin dengan dua sisi. Di satu sisi, Anda bisa berjalan beberapa kilometer ke dalam hutannya dan menemukan air terjun berundak dengan kolam hijau toska yang seolah keluar dari kartu pos.
Sebuah potensi eco-tourism yang jika dikelola dengan pendekatan kebudayaan lokal, bisa menghidupkan ekonomi bangkitan bagi pemuda desa.
Namun di sisi lain koin tersebut, kita akan dipaksa melihat realitas yang kontras. Di desa yang digadang-gadang jadi pusat logistik masa depan ini, warga masih harus berkompromi dengan sinyal seluler yang timbul tenggelam.
Pasokan listrik dan air bersih dua sendi paling purba dari peradaban modern masih menjadi barang mewah yang diperjuangkan lewat usulan-usulan berliku di musyawarah perencanaan pembangunan.
Ini adalah ironi yang jamak kita temui di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Kita sering kali terlalu bernafsu membangun proyek-proyek besar berskala makro, namun lupa memastikan bahwa fondasi mikro di tingkat tapak belum benar-benar kokoh.
Membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana yang sering didengungkan dalam jargon politik, harus dimulai dengan cara mengubah cara pandang.
Air Bini, dengan segala potensinya, tidak boleh hanya dipandang sebagai “objek” pelengkap angka-angka pertumbuhan daerah.
Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi tanpa ego sektoral. Infrastruktur dasar di Air Bini harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai bentuk kehadiran negara di tapal batas.
Setelah hak dasar warganya terpenuhi, barulah cetak biru pelabuhan kontainer dan kawasan wisata alam bisa berjalan di atas rel yang stabil.
Masa depan Kepulauan Anambas tidak hanya ditentukan dari gemerlapnya pusat kota Tarempa. Masa depan itu juga sedang dipertaruhkan di sudut-sudut sunyi seperti Air Bini.
Kini pertanyaannya, maukah Pemerintah Daerah (Bupati) beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meluangkan waktu untuk benar-benar mendengar “bunyi” dari utara tersebut?