Ignnews.id,Jemaja-Ribuan masyarakat pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) melalui wadah yang dibentuk akan menggelar aksi Musyawarah Besar Pembentukan Pemekaran Kabupaten Perbatasan Kepulauan Jemaja (KPKJ) yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2021.
Antusias masyarakat sudah terlihat dengan datangnya ratusan baleho yang akan terpasang di setiap sudut kota bahkan desa-desa yang berada diwilayah tersebut. Masyarakat juga telah mulai menyumbang pemikiran bahkan uang dengan sukarela dalam rangka mengsukseskan Mubes tersebut.
“Peserta mubes bukan hanya masyarakat yang berdomisili di tiga kecamatan tersebut, namun masyarakat asal pulau Jemaja yang berdomisili di rantauan akan kembali ke Jemaja untuk mengikuti mubes nanti,” kata Johny Kusnadi salah satu anggota Mubes tersebut ketika ditemui ignnews.id, kemarin.
Kata dia, mubes akan digelar di Balai Pertemuan Masyarakat Jemaja (BPMJ) yang memiliki sejarah sejak tahun 1950 gedung ini telah dibangun oleh para tokoh-tokoh pulau Jemaja saat itu.
Dirinya juga menguraikan, syarat secara administratif sudah rampung dan pulau Jemaja memiliki Sumber Daya Alam seperti penghasil pertanian yang baik, sumber perikanan yang melimpah bahkan potensi lokasi wisata juga tidak kalah menarik dari daerah lain di Indonesia.
“Kami ingin mengajukan pemekaran, bukan tidak suka dengan kabupaten induk, namun kami ingin hidup mandiri demi terwujud masyarakat yang lebih sejahtera,” ujarnya.
Lalu ia mengatakan, di pulau Jemaja telah memiliki Bandara Letung sebagai akses moda transportasi udara, pelabuhan penumpang Desa Kuala Maras, pelabuhan Bongkar Muat Berhala, akses jalan telah diaspal, jaringan telekomunikasi tersedia dan Sumber Daya Alam juga melimpah bahkan Sumber Daya Manusianya juga cukup mempuni.
“Disini, diketahui Pulau Jemaja sebagai wilayah paling dekat dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Bisa dikatakan pulau Jemaja lah sebagai Kawasan Strategis Perbatasan Negara (KSPN). Jika kita lihat melalui Map Goegle Pulau Jemaja di kelilingi oleh sejumlah negara Asean,” sebut dia.
Sekilas balik ia menceritakan, porsi pembangunan yang disuguhkan oleh kabupaten induk dinilai kurang adil dan terjadi ketimpangan baik itu dilihat dari SDM maupun SDA yang diterima masyarakat pulau Jemaja. Jabatan-jabatan strategis di kursi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak signifikan bisa dikatakan hampir tidak ada. Hal itu terlihat lagi, pembagian kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wilayah pulau Jemaja hanya diberikan 4 kursi saja sedangkan wilayah Siantan 9 kursi dan wilayah Matak 7 kursi.
Kata dia, masih banyak hal yang membuat hati kami masyarakat pulau Jemaja ini tersinggung kesannya Pulau Jemaja tidak dibutuhkan atau telah di anaktirikan oleh kabupaten induk.
“Berangkat dari situlah, kami melakukan pergerakan dan akan memperjuangkan kehendak masyarakat yang ingin hidup mandiri dan lebih sejahtera. Hal itu pula telah di dukung dari sejumlah tokoh politik daerah Kabupaten Kepulauan Anambas maupun tokoh daerah Provinsi Kepri. Bahkan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad ikut mendukung pemekaran Kabupaten Perbatasan Kepulauan Jemaja (KPKJ) sedangkan Abdul Haris selaku Bupati Kepulauan Anambas juga ikut mendukung penuh terkait hal tersebut,” ujar dia.
Lanjutnya, ia berharap seluruh masyarakat pulau Jemaja harus bersatu padu demi mewujudkan pulau Jemaja menjadi suatu kabupaten baru yang berada di wilayah perbatasan di pusaran negara Asean.
Dalam hal ini rentang kendali cukup menjadi suatu alasan bagi masyarakat Jemaja untuk melakukan pemekaran. Dengan dilihat jarak tempuh lalu lintas jalur laut dengan menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk tiba ke kabupaten induk.
“Saya yakin, dengan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, pak Jokowidodo yang notabene sangat mencintai wong cilik dan sangat dekat dengan masyarakat terpencil, terluar, terdepan serta masyarakat perbatasan akan menuntaskan mimpi kita yakni mewujudkan pulau Jemaja menjadi Kabupaten Perbatasan Pulau Jemaja,” pungkasnya. (Fendi)
