IGNNews.id, Anambas – Capaian pendaftaran Program Percepatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Perlinsos Digital) di Kabupaten Kepulauan Anambas masih perlu ditingkatkan. Hingga 3 November 2026, jumlah warga yang tercatat mendaftar baru mencapai 508 kepala keluarga (KK), terendah dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Rendahnya angka pendaftaran tersebut mendapat perhatian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Linda. Ia mendesak Dinas Sosial (Dinsos) segera mengambil langkah konkret untuk memperluas jangkauan pendataan dan membantu masyarakat melakukan registrasi, terutama warga yang berada di desa-desa pulau terluar.
Linda menilai, pola pendataan dengan mengandalkan petugas yang mendatangi warga secara langsung berpotensi memperlambat proses pendaftaran. Untuk mengatasi kendala itu, ia mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagai Agen Perlinsos.
“Seluruh PNS dan PPPK di lingkungan pemerintah daerah perlu diberdayakan sebagai Agen Perlinsos. Semakin banyak aparatur yang terlibat, semakin luas pula jangkauan pendampingan kepada masyarakat,” ujar Linda, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, keterlibatan lebih banyak aparatur dapat mempermudah warga yang belum memahami mekanisme pendaftaran digital. Pendampingan juga diperlukan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan saat melakukan registrasi secara mandiri.
Tantangan pemerataan layanan semakin besar karena wilayah Anambas terdiri atas gugusan pulau dengan kondisi geografis yang tidak sama. Karena itu, Linda mengingatkan agar pelaksanaan program tidak hanya terkonsentrasi di pusat pemerintahan, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah yang aksesnya lebih terbatas.
“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di pulau-pulau atau jauh dari pusat pemerintahan justru kesulitan mendapatkan akses. Pendataan dan pendampingan harus menjangkau seluruh wilayah Anambas,” tegasnya.
Dalam program Perlinsos Digital, Agen Perlinsos bertugas membantu masyarakat melakukan pendaftaran bantuan sosial, memperbaiki data yang tidak sesuai, serta menyampaikan sanggahan apabila diperlukan. Namun, agen tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang berhak atau tidak menjadi penerima bantuan.
Penetapan penerima bantuan tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), persyaratan, dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing program.
Selain menggerakkan ASN, Linda meminta pemerintah daerah turut mengoptimalkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Melalui gerakan tersebut, masyarakat diharapkan saling membantu, terutama dalam memberikan informasi dan mendampingi warga yang membutuhkan akses layanan bantuan sosial.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi Dinsos dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) diperlukan agar berbagai kendala teknis maupun administrasi dapat ditangani lebih cepat.
Sejumlah instansi yang dinilai perlu dilibatkan antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Komunikasi dan Informatika, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RT/RW, dan unsur masyarakat lainnya sesuai tugas masing-masing.
Bagi warga yang ingin mendaftar, proses registrasi dapat dilakukan melalui portal resmi Kementerian Sosial di https://perlinsos.kemensos.go.id dengan menggunakan IKD.
Tahapan pendaftaran meliputi pengisian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan PIN, verifikasi wajah, pemilihan jenis bantuan, serta pengisian data pendukung. Setelah pengajuan dikirim, pendaftar perlu menyimpan nomor registrasi sebagai bukti telah melakukan pendaftaran.
Program bantuan yang tercantum dalam panduan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan sejumlah bantuan sosial lainnya.
Linda menegaskan, angka 508 KK yang tercatat hingga 3 November 2026 merupakan jumlah pendaftar melalui skema Perlinsos Digital, bukan total keseluruhan masyarakat penerima bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Angka ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah. Dinsos perlu segera memperkuat koordinasi dan menambah keterlibatan Agen Perlinsos agar proses registrasi bisa dipercepat,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah segera memperluas sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat di seluruh wilayah Anambas memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses layanan tersebut.
“Yang terpenting, masyarakat yang membutuhkan memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan memperoleh layanan sesuai persyaratan yang berlaku,” tutup Linda.(Adv)

