IGNNews.id, Anambas – Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu, kembali mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang fokus pada percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Rakornas yang diselenggarakan bersama DPD RI ini berlangsung pada Jumat (5/12/2025).
Rakornas ini bertujuan memperkuat dorongan agar RUU Daerah Kepulauan dapat segera dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah pusat dan DPR RI. RUU ini dianggap krusial karena akan mengatur pengakuan, kewenangan khusus, hingga skema pendanaan yang adil bagi daerah berbasis kepulauan.
Pembangunan Tidak Optimal Tanpa Aturan Khusus
Dalam forum tersebut, Raja Bayu secara lugas menegaskan bahwa wilayah seperti Kabupaten Kepulauan Anambas sangat membutuhkan kepastian regulasi yang berpihak pada kondisi geografis yang tersebar dan terpencil.
“Tanpa aturan khusus, banyak program pembangunan berjalan tidak optimal karena kondisi geografis yang tersebar dan terpencil,” ujar Raja Bayu.
Ia menyebut, Anambas kembali menyuarakan kebutuhan mendesak terkait:
-
Pemerataan Pembangunan
-
Akses Transportasi
-
Peningkatan Layanan Publik
-
Dukungan Anggaran Khusus Kepulauan
Strategi Percepatan dan Komitmen DPD RI
Rakornas juga berfokus membahas strategi agar RUU Daerah Kepulauan tidak kembali tertunda dalam daftar Prolegnas. DPD RI menunjukkan komitmennya untuk terus mendorong pembahasan regulasi penting ini bersama pemerintah dan DPR.
Raja Bayu berharap, hasil dari Rakornas kali ini dapat mempercepat langkah pemerintah pusat untuk segera mengesahkan regulasi tersebut.
“Hadirnya RUU ini akan memberikan landasan kuat untuk memperbaiki tata kelola pembangunan di kabupaten kepulauan seperti Anambas, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Adv)

