Site icon IGN News

Ribuan Kapal Nelayan Anambas Terancam Kehilangan Subsidi Solar

Kepala Cabang DKP Anambas, Amriansyah Amir (paling kanan) gelar sosialisasi e-BKP kepada nelayan di Tarempa.F-Istimewa

IGNNews.id,Anambas-Ribuan nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi tantangan serius terkait keberlanjutan usaha mereka. Pasalnya, mayoritas kapal pompong nelayan di wilayah ini belum memiliki Buku Kapal Perikanan Elektronik (e-BKP), dokumen yang akan menjadi syarat mutlak untuk mengakses solar bersubsidi mulai tahun 2026.

Data terbaru menunjukkan bahwa dari sekitar 2.000 unit kapal nelayan yang beroperasi di Anambas, baru 30 unit yang telah memiliki e-BKP. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan nelayan, mengingat subsidi solar merupakan faktor krusial dalam menekan biaya operasional melaut.

Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau di Anambas, Amriansyah Amir, mengungkapkan bahwa rendahnya kepemilikan e-BKP ini disebabkan oleh masih banyak nelayan yang belum memiliki surat pass kecil. Surat pass kecil merupakan dokumen kepemilikan kapal yang menjadi dasar utama untuk pembuatan e-BKP.

“Surat pass kecil ini ibarat BPKB untuk kapal pompong. Tanpa itu, nelayan tidak bisa membuat e-BKP,” jelas Amriansyah pada Kamis (9/10).

Lebih lanjut, Amriansyah menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi nelayan adalah akses yang sulit ke kantor Syahbandar di Tarempa. Proses pengurusan pass kecil mengharuskan kapal pompong dibawa langsung ke kantor Syahbandar, yang menjadi masalah besar bagi nelayan yang berasal dari pulau-pulau terpencil.

“Nelayan dari pulau-pulau jauh tentu kesulitan untuk membawa kapal mereka ke Tarempa hanya untuk mengurus pass kecil,” ujarnya.

Padahal, e-BKP memiliki peran yang sangat vital bagi nelayan dalam mendapatkan jatah solar subsidi di masa depan. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memberlakukan sistem baru mulai tahun 2026 yang mewajibkan nelayan memiliki BKP sebagai dasar penentuan kuota solar subsidi.

“Jika kapal belum memiliki BKP, maka kapal tersebut tidak akan masuk dalam perhitungan kuota solar subsidi. Semakin sedikit kapal yang memiliki BKP, maka semakin sedikit pula alokasi solar subsidi yang akan disediakan untuk Anambas,” tegas Amriansyah.

Menyikapi kondisi ini, Amriansyah mengimbau seluruh nelayan di Anambas untuk segera mengurus surat pass kecil dan e-BKP tanpa menunda-nunda waktu. Langkah ini sangat penting untuk memastikan mereka tetap dapat menikmati hak atas solar subsidi.

“Jangan menunggu sampai tahun 2026 baru ramai-ramai mengurus. Lebih cepat diurus, akan lebih aman,” pungkasnya.

Exit mobile version