
Ignnews.id, Natuna – Letak wilayah Kabupaten Natuna diujung perbatasan NKRI, sangat butuh bantuan dalam penanganan medis yang maksimal. Namun permasalahannya kurang sarana dan prasarana medis menjadi salah satu kekurangan Rumah Sakit Umum Daerah untuk bisa naik menjadi rumah sakit tipe B.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna Wan Siswandi saat bertemu langsung Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin dan Sesdirjen Yankes, Azhar Jaya di Kantor Kemenkes Jakarta, Kamis (2/6/2022).
“Guna memberikan terbaik kami terus akan memproritaskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Natuna. Untuk itu momen tersebut kita mengajukan langsung ke Menteri Kesehatan tentang keinginan untuk menjadikan RSUD Natuna menjadi tipe B,” kata Bupati Natuna Wan Siswandi.
Wan Sis menyampaikan, bahwa Natuna yang letak geografisnya berada di perbatasan wilayah NKRI dan jauh sejumlah kota, hanya memiliki Rumah Sakit Daerah dengan tipe C berkapasitas 100 tempat tidur dan kekurangan dokter spesialis.
“Harapan kami, RSUD Natuna menjadi tipe B, yang lengkap dengan sarana dan prasarana medis, agar masyarakat Natuna dapat berobat di Natuna saja tanpa harus dirujuk ke luar daerah,” ungkapnya.
Diakuinya, Keterbatasan anggaran dalam meningkatkan pelayanan kesehatan menjadi salah satu kendala. Apalagi untuk menjadikan RSUD Natuna tipe B rumah sakit harus mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis luas dan subspesialis terbatas. Rumah sakit kelas B didirikan di setiap ibukota propinsi (provincial hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten. Rumah sakit pendidikan yang tidak termasuk kelas A juga diklasifikasikan sebagai rumah sakit kelas B.
“saat pertemuan dengan Menkes Budi Gunadi, kita meminta pihak Kemenkes agar membantu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh RSUD agar bisa menjadi tipe B. Kalau sudah tipe B, masyarakat yang sakit parah tidak perlu harus jauh-jauh dirujuk di rumah sakit lain,”paparnya.
Terlebih lagi dengan wilayah Natuna yang menjadi sektor pertahanan penting sekali peningkatan pelayanan Medis. Ditambah lagi dengan bertambahnya jumlah personel TNI-Polri, tentunya perlu tenaga medis yang memadai.
Syukur, apa yang kami ajukan terkait pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan disambut baik oleh Pak Menteri, dan hal ini menjadi program prioritas Kemenkes untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terluar NKRI,”pungkasnya. Laporan (Hardi/Fer).
