IGNNews.id, Pekanbaru – Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis bergerak cepat mencari kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dan tunda salur tahun anggaran 2024 serta 2025. Langkah ini diambil guna memastikan program pembangunan dan perputaran ekonomi di Kabupaten Bengkalis tetap berjalan meski di tengah kondisi efisiensi anggaran nasional.
Didampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, rombongan Komisi III DPRD Bengkalis diterima langsung oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis (29/1/2026).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Rahmad, S.I.Kom, menegaskan bahwa DBH merupakan “napas” bagi pembangunan daerah. Ketidakjelasan penyaluran dana tersebut berdampak langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.
“Kami sangat memahami kondisi efisiensi saat ini, namun kami butuh gambaran yang pasti mengenai DBH dan tunda salur 2024-2025. Dana ini adalah tumpuan bagi berbagai program kemasyarakatan di Bengkalis,” ujar Rahmad.
Status Tunda Salur dan Review Inspektorat Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Perencanaan Program BPKAD Provinsi Riau, Tengku Ridwan, mengakui adanya kewajiban Pemerintah Provinsi Riau kepada Kabupaten Bengkalis yang mencakup DBH Triwulan III dan IV tahun 2024, serta tahun 2025.
Ia menjelaskan bahwa fenomena “ikat pinggang” atau pengencangan belanja daerah saat ini terjadi merata di seluruh kabupaten/kota se-Riau akibat kondisi keuangan tahun 2025. Namun, ia memastikan Pemprov Riau tetap berkomitmen menyelesaikan kurang salur tersebut.
“Kami sudah melaporkan besaran tunda bayar ke seluruh daerah. Sesuai arahan Gubernur, kami berupaya memenuhi kurang salur tersebut dengan tetap mempertimbangkan stabilitas arus kas (cash flow) daerah,” jelas Tengku Ridwan.
Lebih lanjut, Ayu Saputri dari BPKAD Riau menambahkan bahwa saat ini Inspektorat Provinsi Riau sedang melakukan review terhadap kurang salur kepada 12 kabupaten/kota. Hasil review ini nantinya akan menjadi dasar penyaluran kembali jika kondisi keuangan sudah memungkinkan.
Harapan Sinergi Prioritas Rahmad kembali mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan Bengkalis saat ini cukup tertekan. Oleh karena itu, Komisi III DPRD Bengkalis berharap Pemprov Riau memberikan atensi khusus dan memprioritaskan Kabupaten Bengkalis dalam pencairan tunda salur DBH tersebut.
Pertemuan ini ditutup dengan harapan adanya sinergi yang lebih solid antara Pemkab Bengkalis dan Pemprov Riau guna menjaga keberlanjutan pembangunan serta menjamin kesejahteraan masyarakat di Negeri Junjungan.