ignnews.id,Anambas-Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum lama ini menggelar rapat koordinasi penegakan hukum keimigrasian di wilayah perairan laut anambas.
Kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Anambas dan sambut oleh Kepala Imigrasi Kelas II TPI Tarempa. Sejauh ini pihak imigrasi belum pernah melakukan patroli dilaut maka diperlukan kerjasama yang baik dalam meningkatkan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum keimigrasian.
“Kita akan melakukan patroli dilaut dan kami akui itu belum pernah dilakukan. Kami akan mengandeng dari sejumlah stakeholder lainnya seperti Bea Cukai, Angkatan Laut dan Pemda KKA,” ungkap Wisli selaku Humas Imigrasi Kelas II TPI Tarempa ketika ditemui ignnews.id diruang kerjanya, Kamis (21/10/2021).
Kata Wisli, terkait pengawasan selama pandemi sedikit dilakukan namun kedepannya pengawasan terhadap warga negara asing akan lebih ditingkatkan. Dalam rapat tersebut juga membentuk Timpora yakni tim pengawasan orang asing.
“Persoalan anggarannya belum dibicarakan saat itu. Namun Timpora telah dibentuk. Timpora terdiri dari Angkatan Laut, PSDKP, Bea Cukai, Karantina Kesehatan, Syahbandar, Polisi, Kejaksaan, Kesbangpol dan Bupati serta Wakil Bupati Kepulauan Anambas sebagai pembinanya,” jelas dia.
Ketika wartawan ini bertanya terkait strategi imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing sedangkan fasilitas pendukung masih belum memadai, ia menjawab, selama ini pihaknya melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan sejumlah pihak yakni penginapan, hotel, maskapai dan bandara.
“Inilah gunanya Timpora kedepannya. Masyarakat pun bisa membuat laporan ke pihaknya jika melihat orang asing yang dicurigai,” ujarnya.
Dalam mendorong peningkatan ekonomi pariwisata kedepannya Timpora ini bisa membatu melakukan pengawasan terhadap orang asing. Diketahui Pemda KKA sejak sebelum dan sesudah pandemi telah membebaskan visa bagi orang asing.
“Kami sangat butuh dukungan dari masyarakat agar penerapan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum keimigrasian berjalan dengan baik dan maksimal,” tukas dia. (Fendi)