Oleh : Indra Gunawan
Di Kabupaten Kepulauan Anambas, terlihat jelas bagaimana beda dunia antara mereka yang duduk di kursi kekuasaan dengan rakyat kecil yang berjuang hidup dari hempasan ombak. Data menunjukkan, karena tidak tersedia rumah dinas, setiap bulan anggaran daerah mengeluarkan dana besar hanya untuk tunjangan fasilitas perumahan bagi 20 anggota DPRD.
Mulai dari Rp12 juta untuk anggota biasa, hingga Rp16,7 juta bagi ketua dewan. Secara keseluruhan, rakyat menanggung beban hampir Rp 250 juta setiap bulan, atau setara lebih dari Rp 3 miliar setahun, semata-mata untuk kebutuhan tempat tinggal para wakil rakyat itu.
Angka ini ditetapkan resmi berdasarkan Peraturan Pemerintah dan hasil penilaian tim penilai. Namun pertanyaan mendasar yang terus menggema di hati masyarakat, seberapa layak dan seberapa berkeadilan besaran itu jika dibandingkan dengan nasib warga yang mereka wakili?
Di Desa Sunggak dan pesisir lain, kita baru saja mendengar jeritan nyata para nelayan Jongkong. Mereka harus bergotong royong membuat sarana tangkap ikan dari bahan seadanya, tali bekas, daun kelapa, dan batu, sambil mengaku kewalahan karena jarang sekali mendapat perhatian maupun bantuan.
Permohonan mereka sangat sederhana dan jauh dari mewah, cukup diberi dukungan perlengkapan dasar berupa tali, tali pancing, dan mata pancing agar bisa terus mencari nafkah. Seringkali mereka pulang seharian berjuang namun tangan kosong, bergantung sepenuhnya pada belas kasihan alam.
Sangat ironis, di saat uang rakyat mengalir deras setiap bulan untuk tunjangan perumahan yang nilainya berlipat ganda di atas pendapatan rata-rata warga, kebutuhan paling dasar dan mendesak dari mereka yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir justru masih menjadi doa yang belum terjawab.
Aturan memang ada, namun keadilan dan rasa kepekaan sosial seolah tertinggal jauh di belakang angka-angka anggaran. Sudah saatnya para wakil rakyat tidak hanya merasa berhak atas hak-hak istimewa yang besar, tetapi juga lebih peka melihat kenyataan pahit di lapangan.
Anggaran daerah adalah uang hasil keringat seluruh warga, seharusnya lebih banyak dialirkan untuk memperkuat kehidupan rakyat kecil, bukan sekadar menjamin kenyamanan segelintir orang yang terpilih untuk mengabdi.