IGNNews.id, Pekanbaru — Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mematangkan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui sektor perbankan syariah.
Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, menghadiri langsung agenda krusial Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 sekaligus RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2026 PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah (Perseroda). Pertemuan tingkat tinggi yang menjadi kompas arah kebijakan keuangan daerah ini dipusatkan di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, pada Senin (8/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Bagus Santoso tampak didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ed Efendi, Kabag Ekonomi Asnurial, serta Pemimpin BRK Syariah Cabang Bengkalis Nety Supiaty.
Rapat penting ini dibuka secara resmi oleh Komisaris Independen BRK Syariah, Roy Prakoso. Forum tersebut turut dihadiri oleh jajaran petinggi pemerintahan lintas wilayah, termasuk Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, Plt. Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus, serta Asisten II Pemprov Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira.
Kehadiran para pemegang saham dan pemangku kebijakan ini menegaskan bahwa momentum RUPS bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan wadah evaluasi performa kerja sekaligus instrumen penentu proyeksi bisnis perbankan di masa mendatang.
Pada sesi RUPS Tahunan Buku 2025, seluruh pemegang saham yang hadir mencapai kata sepakat terhadap sejumlah poin strategis perseroan. Poin-poin tersebut meliputi pengesahan laporan tahunan performa korporasi, penetapan alokasi serta penggunaan laba bersih perusahaan, hingga penentuan remunerasi bagi jajaran pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Selain itu, forum juga menyetujui ketersediaan dana pembinaan kemitraan untuk tahun anggaran 2026 serta menyepakati Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan 2025 sebagai langkah mitigasi risiko keuangan yang terukur.
Dinamika rapat berlanjut pada sesi RUPS-LB 2026 yang menghasilkan beberapa keputusan fundamental bagi struktur internal bank. Keputusan tersebut di antaranya adalah persetujuan mengenai modal disetor serta rancangan tambahan setoran modal untuk tahun 2026.
Forum ini juga menjadi saksi pengangkatan anggota DPS baru yang telah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyusunan langkah tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI Perwakilan Riau, hingga penegasan status hukum bagi jajaran pengurus perseroan yang telah habis masa jabatannya.
Merespons seluruh hasil keputusan rapat, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menyampaikan apresiasi yang tinggi atas performa positif yang terus ditunjukkan oleh manajemen BRK Syariah.
Bagus berharap konsistensi ini dapat dipertahankan demi mendongkrak mutu tata kelola perusahaan yang bersih, meningkatkan daya saing perbankan di tingkat regional, serta memperluas kontribusi riil bank terhadap stimulus pembangunan di daerah.
Sebagai salah satu pemegang saham, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya untuk terus menempatkan BRK Syariah sebagai mitra perbankan strategis.
Sinergi ini akan difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi makro, pembiayaan yang sehat bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perluasan program literasi keuangan berbasis syariah.
Langkah kolaboratif ini dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan cita-cita Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, Sejahtera, serta Unggul di kancah nasional.