Wabup Jarmin Sidik saat memantau disejumlah Mini Market disekitar kota ranai
Ignnews.id, Natuna – Pemerintah kabupaten Natuna bersama tim satgas pangan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (sembako) disejumlah titik. Senin (3/3/2025).
Kegiatan dipimpin oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik, didampingi unsur pimpinan DPRD, pihak kepolisian, serta beberapa instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.
Pemantauan yang dilakukan bertepatan pada puasa ke-3 bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, diawali dengan meninjau ketersedian beras di gudang Bulog Ranai. Dipastikan saat ini beras Bulog masih mencukupi dan ketersediaannya mencukupi hingga pasca lebaran.
Kepala Bulog Cabang Natuna, Delli Bayu Putra, menjelaskan bahwa saat ini masih tersedia 560 ton beras SPHP. Selain itu, juga tersedia stok beras komersial, sehingga total keseluruhannya mencapai 570 ton.
“Alhamdulillah stok beras kita masih aman pak dan insyallah mencukupi hingga setelah lebaran. Karena setiap sisa 200 ton kita segera lakukan permintaan penambahan,” ujar Wabup Jarmin.
Selanjutnya, pemantauan dilakukan ke Devon Smart Market di jalan Soekarno Hatta, serta pasrah ikan dan sayur di jalan DKW Muhammad Benteng.
Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, mengatakan, hasil pemantauan pada hari ini akan segera dilaporkan kepada Bupati Natuna untuk mengambil langkah selanjutnya.
“Kalau kita lihat tadi, stok beras masih tersedia di Bulog Ranai. Namun yang penting saya mengajak semua pihak agar sama sama kita mengawasi masalah standar harganya,” jelasnya.
Sedangkan di pasar Ranai, Jarmin mendapat kelurahan dari pedagang terkait menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa bulan terakhir.
“Saya beli masyarakat menurun jauh sejak bulan Desember kemarin. Kemungkinan ini penyebabnya karena tidak keluarnya dana TPP pegawai,” katanya.
Jarmin tidak menampik, perputaran ekonomi di Natuna tidak lepas dari pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai. Apabila tidak lancar, maka berdampak terhadap daya beli.
“Kalau memang ini penyebabnya, maka akan kita laporkan kepada bupati bagaimana supaya TPP pegawai ini segera dibayarkan, karena dampaknya besar sekali ke masyarakat,”pungkasnya. Laporan (Hardiansyah).
