
Ignnews.id, Natuna – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, Bupati Natuna melalui Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sangat menyambut baik adanya perkembangan penanganan Kawasan Transmigrasi Natuna.
“Kami menyambut baik kegiatan yang berlangsung sekarang ini, karena baru sekarang ini nampak kerja nyata oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna dalam penyelesaian Lahan Usaha di Kecamatan Bunguran Batubi,” ucap Asisten I Pemkab Natuna Khaidir saat membuka rapat perkembangan penanganan Kawasan Transmigrasi Natuna, di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Selasa (1/11/2022).
Ia mengatakan, pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi areal penggunaan lain seluas 1.712 Ha pada LU II B SKP B Kecamatan Bunguran Batubi. Namun, pelepasan kawasan hutan tersebut masih menunggu pengesahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Melihat keadaan sekarang ini, para transmigran yang menempati dan menguasai lahan tersebut sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan awal penempatan transmigran, dimana hal tersebut terjadi akibat lahan yang sudah diperuntukan untuk masing-masing masyarakat transmigran ditinggalkan oleh para pemilik lahan dan lahannya ditempati oleh orang lain,” ucapnya.

Khaidir juga berpesan kepada setiap Camat dan Kepala Desa agar segera mempersiapkan segala adminitrasi yang dibutuhkan. Agar kelak tidak ada kendala lagi.
“Karena saat ini keadaan fisiknya di lapangan sudah tidak sesuai dengan peta kapling. Untuk itu perlu kecermatan para camat maupun kepala desa untuk mempersiapkan segala sesuatu nantinya apabila dibutuhkan,”pungkasnya.
Sementara Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Natuna, Purwoto berharap dalam pelepasan sertifikat nanti tidak ada masalah lagi.
“Untuk itu perlu adanya koordinasi antar instansi pemerintah daerah hingga ke pemerintah desa, sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari,” ucapnya.
Purwoto juga menyampaikan, sebelumnya pihak BPN sudah berkoordinasi dengan pemkab Natuna, karena banyak permasalahan yang perlu dibahas. Salah satunya, data objektifnya dan penempatan lokasi kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan apa tidak.

“Jadi kita ingin data dan penempatan lokasi kawasan ini dulu yang kita mau tau. Karena, dikatakannya ada tiga desa yang masuk dalam kawasan Lahan Usaha (LU) II antara lain, Desa Gunung Putri, Sedarat Baru dan Batubi Jaya,” paparnya.
Saat ini, ada 1.060 KK para transmigran yang belum diterbitkan hak atas tanahnya. Tapi, permasalahannya sebagian lahan tanah restan yaitu jenis tanah yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan kriteria untuk lahan usaha, akan tetapi lahan tersebut dimanfaatkan dan dikuasai oleh masyarakat transmigran atau non transmigran dan sebagian telah terbit alas hak yang diterbitkan oleh pemerintah desa.
Jumlah penempatan para transmigran di Kecamatan Bunguran Batubi pada tahun 1992/1994 berjumlah 1.060 KK, namun jumlah penduduk saat ini (tahun 2022,red) hanya berjumlah 926 KK. Laporan (Hardi/Fer).












