TPP Para ASN Pemko Tanjungpinang Belum Terbayarkan Akibat Aturan Mendagri

Zulhidayat selaku Sekdako Tanjungpinang ketika diwawancarai wartawan (ft-ignnews.id)
banner 120x600

IGNNews.id,Tanjungpinang-Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang berharap kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk lebih bersabar menunggu terkait dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) disebabkan surat dari Kemendagri, Rabu (8/2/2023).

“Dana untuk TPP tersebut telah tersedia, namun belum bisa dicairkan akibat surat Kemendagri tersebut. Harap bersabar pastinya,” ungkap Zulhidayat selaku Sekdako Tanjungpinang kepada ignnews.id, Rabu (8/2/2023).

Dengan dengan adanya peraturan dari Kemendagri itu menghambat bagi pihaknya dalam melakukan pembayaran TPP. Mestinya hal ini tidak perlu terjadi jika Kemendagri memberikan persetujuan cukup memberikan rekomendasi pernyataan saja.

“Kami sudah usulkan untuk membuat surat pernyataan saja namun Kemendagri belum ada memberi jawaban,” ucapnya.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa dengan adanya Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) tentu nomenklaturnya berubah akan tetapi hal itu belum ada nomenklaturnya hanya para ASN saja yang sudah ada.

“Kami sebenarnya sangat menyayangkan dengan aturan tersebut, karena kalau kita berbicara perubahan pagu itu pasti seluruh Indonesia gak ada pagu yang sama karena akan ada penambahan jumlah pegawai tentunya dibarengi dengan akan ada kenaikan gaji berkala,” ujarnya.

Dalam hal ini Pemko Tanjungpinang sudah dikoreksi hingga tiga kali oleh Kemendagri terkait TPP. Pihaknya terus berupaya agar bagaimana cukup menggunakan surat pernyataan TPP bisa dibayarkan kepada ASN dan P3K tersebut.

“Sebenarnya kita sudah memasukan surat permohonan dan sudah di koreksi sebanyak tiga kali untuk kelengkapannya. Mengingat SK TPP tidak ada perubahan artinya nomenklatur per item pegawai tetap, yang membuat berubah itu ada penambahan TPP untuk P3K bahkan sekali lagi berubah menurun karena belum menganggarkan TPP THR dan belum ada kebijakan,” tutur dia. (Fr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *