IGNNews.id, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara penuh mendukung program nasional yang berfokus pada peningkatan perekonomian Desa. Program utama yang diimplementasikan adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kepri.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa telah menjadikan desa sebagai pusat pembangunan nasional. Dalam era pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, percepatan pertumbuhan ekonomi desa dilakukan melalui pendekatan Koperasi berbasis masyarakat yang dimulai sejak tahun 2025.
Hal ini disampaikan oleh Soimin, Project Management Officer (PMO) Pusat, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendamping KDMP yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri di Bintan baru-baru ini.
Business Assistant KDKMP: Tenaga Ahli Pendamping Koperasi Desa
Soimin menjelaskan peran strategis tenaga pendamping dalam program ini, yang disebut Business Assistant (BA). BA memiliki peran krusial dalam mendorong item-item aplikasi dan melakukan pengisian data untuk pengembangan usaha Koperasi.

Terpisah, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Derna Yanti, membenarkan bahwa BA KDKMP adalah tenaga ahli yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk membantu proses pemberdayaan dan pengembangan usaha Koperasi di tingkat Desa atau Kelurahan.
“Mereka ditetapkan dan diberhentikan berdasar kontrak kerja oleh Kementerian Koperasi,” ujar Derna Yanti.
Mengenai penempatan, Derna Yanti menambahkan bahwa wilayah kerja BA KDKMP ditentukan oleh Dinas yang membidangi Koperasi di Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan domisili BA. Tugas dan wewenang mereka adalah mengasistensi kurang lebih 8 hingga 12 KDKMP dalam satu Kabupaten/Kota dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan efisiensi.
Keberadaan BA diharapkan menjadi kunci untuk mewujudkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di desa dan kelurahan, sesuai dengan visi pembangunan nasional.












