IGNNews.id, Karimun – DPRD Kabupaten Karimun menggelar rapat paripurna dengan dua agenda penting, yakni penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah serta pembahasan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), Senin (11/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Karimun itu menjadi momentum evaluasi sekaligus penyusunan arah pembangunan daerah ke depan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Raja Rafiza, mengatakan paripurna kali ini difokuskan pada penyampaian hasil kerja pansus yang telah melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap sejumlah aspek pembangunan daerah.
“Paripurna hari ini memiliki dua agenda, yakni penyampaian laporan pansus terhadap LKPJ dan pembahasan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten,” ujar Raja Rafiza.
Menurutnya, dari hasil pembahasan pansus terdapat sejumlah rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan ke depan.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar mampu bersaing dan sejajar dengan kabupaten maupun kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.
“Laporan dari pansus menghasilkan beberapa rekomendasi, baik terkait BUMD maupun peningkatan IPM agar bisa setara dengan kabupaten dan kota lainnya. Ini menjadi bahan perbaikan untuk pembangunan Karimun ke depan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Karimun, Iskandarsyah, menyambut baik berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas bersama, terutama pada sektor pendidikan.
Iskandarsyah menyoroti masih adanya persoalan pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius, salah satunya di kawasan Sungai Lakam, yang masih ditemukan anak-anak putus sekolah.
“Perlu adanya pembenahan pada beberapa aspek, salah satunya pendidikan di kawasan Sungai Lakam atau kolong, terutama terhadap anak-anak yang putus sekolah,” ujar Iskandarsyah.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan DPRD untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki capaian IPM Kabupaten Karimun.
“Skema pembenahannya tentu akan kita koordinasikan bersama DPRD. Intinya, IPM harus diperbaiki dan kita rumuskan bersama-sama agar hasilnya maksimal,” tegas.
Peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Semua komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan lingkungan. Ini menyangkut masa depan Karimun dan bagian dari upaya kita memperkuat Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(Adv)
