
Ignnews.id, Natuna – Banyaknya laporan dari para tenaga Pendidik, terkait adanya perbedaan dalam pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) antara PNS Guru dan Dinas ke Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Natuna, akhirnya membuat sejumlah perwakilan dari PGRI mengeluhkannya ke DPRD Natuna. Jumat (13/5/2022).
Kedatangan para perwakilan PGRI tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Amhar bersama Anggota Komisi I DPRD Natuna dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar serta anggota lainnya di Ruang Banggar kantor DPRD Natuna.
Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar menyampaikan bahwa lembaganya akan terus mengawal aspirasi para guru dan akan memerintahkan Komisi I untuk terus mengawasi hal tersebut.
“Disini kita mencari solusi kedepan, mari kita sama-sama menata supaya hal ini tidak terjadi lagi. PGRI juga jangan segan-segan, saya akan menugaskan Komisi I dan mereka siap bekerja kapanpun,”ucap Daeng Amhar.
Salah satu pengurus PGRI, Kelana menyampaikan, pengaduan yang disampaikan kepada pihak legislatif tersebut, dikarenakan adanya dorongan dari bawah, serta rasa ketidakadilan yang saat ini dirasakan PNS guru yang saat ini bertugas di satuan pendidikan.

“Kami selaku induk dari para guru, ingin menyampaikan sejumlah keluhan dari para teman-teman guru yang bertugas sebagai tenaga pendidik. Selama ini mereka merasa adanya ketimpangan atau ketidakadilan dalam pemberian TPP bagi para tenaga pendidik dengan mereka yang di Dinas,” ungkapnya.
Ditambah lagi dalam hal jam kerja guru di sekolah, Kelana menegaskan sesuai dengan kurikulum yang ada, tidak benar kalau jam kerja guru tidak dapat dihitung.
“Jujur saja pak, kami kalau bukan karena desakan dari bawah, selama 22 tahun usia Kabupaten Natuna tidak pernah PGRI mengadu ke gedung DPRD dan baru ini lah kami merasa ini sangat perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Keluhan dari perwakilan PGRI tersebut dibantah langsung oleh Kepala BPKAD Kabupaten Natuna, Suryanto menyampaikan bahwa besaran TPP yang diterima guru saat ini sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan berlaku dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Jujur saja apabila kita masih bersyukur bahwa di beberapa daerah lain malahan aturan TPP Guru ini sangat ketat, bahkan jumlahnya jauh lebih kecil dari kita,” ucap Yanto. Laporan (Hardi/Fer).












