Natuna  

Proyek Sekitar Rp. 66,7 miliar di Pulau Terluar Dinilai Tidak Menyentuh Masyarakat

banner 120x600
tokoh mayarakat Natuna, Urai Efet saat memberikan penilaian terhadap pembangunan pulau terluar (Ft. Istimewa)

Ignnews.id, Natuna – Proyek Pembangunan Pengamanan Pantai Pulau-Pulau Terluar di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 di Pulau Semiun dan Pulau Sebetul Kecamatan Pulau Laut dinilai tidak berprikemanusiaan dan tidak langsung menyentuh masyarakat.

Penilaian ini disampaikan oleh salah seorang tokoh mayarakat Natuna, Urai Efet di seputaran Masjid Annur, Kelurahan Batu Hitam, Ranai, Senin (1/8/2022).

Untuk mendukung penilaiannya itu, Urai mengemukakan sejumlah argumen di antaranya adalah karena pulau itu tidak berpenduduk dan jauh dari pulau yang berpenduduk.

Dengan ini ia memprediksi bahwa proyek pembangunan itu tidak akan menimbulkan aspek kesejahteraan bagi masyarakat baik dalam masa proses pembangunan maupun pasca pembangunannya.

Argumen kedua, dampak pandemi yang buruk terhadap pendapatan dan perekonomian masyarakat sampai saat ini masih mendera. Oleh karena itu Presiden RI mengeluarkan instruksi agar kegiatan pemerintah harus berbasis padat karya.

“Nah, proyek ini kami nilai juga tidak mematuhi instruksi Pak Presiden itu. Bagaimana masyarakat mau terlibat kalau pembangunannya di pulau yang jauh dan sepi macam itu,” tandas Urai.

Alasan berikutnya, ancaman abrasi pantai di Natuna bukan hanya terdapat di Pulau Semiun dan Sebetul, tapi juga banyak sekali wilayah lain yang memiliki ancaman yang sama.

“Menurut kami yang paling utama dijaga adalah warga negara dari segala bentuk ancaman, termasuk ancaman abrasi ini. Kenapa gak didahulukan wilayah yang berpenduduk dulu ketimbang yang tidak berpenduduk. Di Ibu Kota Kabupaten ini saja banyak ancaman abrasi,” tegasnya.

Argumen terakhir, saat ini tak ada satupun kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat banyak dapat dijalankan. Konon sebabnya karena alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri tidak lancar.

Akibatnya pencarian masyarakat menjadi semakin sempit karena kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah tidak dapat dijalankan.

“Maka dari semua argumen diatas kami menilai, proyek yang bernilai Rp. 66,7 miliar itu tidak berprikemanusiaan. Proyek itu jauh di tengah laut dan memerlukan teknologi tinggi, sehingga keterlibatan masyarakat tidak bisa diakomodir di saat masyarakat sedang membutuhkan mata pencaharian,” paparnya.

Namun begitu ia mengaku sepakat pulau terluar harus dijaga dan diamankan dari semua model ancaman yang dapat membahayakan. Tapi menurutnya disaat seperti ini wilayah yang harus diutamakan adalah wilayah terluar yang berpenduduk.

“Oke sepakat, pulau terluar itu harus dijaga, tapi apa Pulau Laut itu tidak Pulau Terluar juga. Kalau Pulau Laut dibangun dengan anggaran sebesar itu itu, maka pulau terluar itu pasti mengalami beberapa langkah maju dan alangkah banyaknya masyarakat yang dapat terlibat pada kegiatan pembangunan itu. Kita harus ingat, pagar utama keamanan negara itu adalah warganya,” Tandas Urai.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif menjelaskan, kegiatan pembangunan itu merupakan program pemerintah pusat yang dilakukan oleh BWS Sumatra 4. Pembangunan tersebut bernama Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar.

Progres pembangunannya disebut sudah mencapai 30 persen dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 66,7 miliar. Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 21 Maret 2022 hingga tanggal 31 Desember 2022 mendatang.

“Tujuannya adalah karena Pulau Semiun dan Sebetul merupakan pulau terluar. Pemerintah ingin menunjukkan kehadiran negara dengan pembangunan pengaman pantai untuk menjaga pantai di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kabupaten Natuna, termasuk Semiun dan Sebetul. Mudah-mudahan tidak ada kendala di sepanjang prosesnya,”ujar Matul. Laporan (Hardi/Fer).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *