Herry Wahyu Merasa Dijebak Bawahannya, Keterlibatan Anak Buahnya Terbuka Difakta Sidang, Tapi Terkesan Ditutupi

Suasana sidang agenda pembelaan terdakwa kasus korupsi TPA di PN Tanjungpinang, Kamis (12/1/2023) foto oleh Aan
banner 120x600

TANJUNGPINANG – Herry Waktu, eks Kadis Perkim Bintan yang menjadi terdakwa dan dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana penjara 7 tahun dan 6 bulan penjara, denda sebesar Rp 300 juta subsider 4 bulan penjara serta Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 100 juta akhirnya angkat bicara dalam nota pembelaan atau pledoi yang dilaksanakan pada Kamis (12/1/2023) sore di PN Tanjungpinang.

Herry yang didakwa dan dituntut kejahatan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ini melihat tuntutan jaksa terhadap dirinya melanggar rasa keadilan yang ada dibenaknya dan juga fakta persidangan.

Melalui nota pembelaan yang ia bacakan dari Rutan Tanjungpinang ini, Herry Wahyu mengatakan jika dirinya merasa dijebak oleh bawahannya dalam kasus tersebut. Dimana ia mengatakan jika kasus ini menjerat dirinya karena rasa percaya terhadap anaknya buahnya yaitu PPTK selaku pengendali kegiatan dan juga PPKom yang keduanya juga berada di Tim Persiapan pembebasan lahan TPA.

Foto saat Tim Persiapan Pembebasan Lahan TPA (Bayu Wicaksono, Deni Irman Susilo, Ari Syafdiansyah) meninjau lahan tersebut dan menunjukkan patok lahan pada tahun 2018 silam bersama Komisi II DPRD Bintan, foto dokumen Aan

Disampaikanya, selaku pimpinan yang mempercayai anak buahnya akan bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya, Herry Wahyu mengaku mengikuti saran yang disampaikan oleh PPTK dan PPKom dalam proyek pengadaan skala kecil tersebut. Ia mengatakan juga, selaku Kadis Perkim dan Kuasa Pengguna Anggaran, ia dalam proyek pembebasan lahan TPA di Tanjunguban selalu berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya dan meminta pendampingan Kejaksaan Negeri Bintan dalam hal ini Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

 

Saat proses ganti rugi lahan TPA tersebut, dinas terkait dan juga TP4D kejaksaan merekomendasikan pembebasan lahan tersebut dan tidak ada permasalahan. Sehingga ia selaku Pengguna Anggaran menyetujui pembayaran lahan TPA tersebut melalui APBD Perubahan Bintan.

Ia juga menjelaskan berdasarkan fakta persidangan, pihak yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut adalah PPTK dan PPKom yang sejak awal melakukan sosialisasi pengadaan lahan TPA, kemudian berkomunikasi intens dengan Ari selaku pihak yang menawarkan tanah tersebut.

Harry Wahyu juga menegaskan jika lokasi tanah merupakan rekomendasi dari PPTK yang sejak awal berkomunikasi dengan oemilik serta memeriksa kondisi dan status lahan serta kelengkapan dokumen. Namun berdasarkan fakta persidangan, penuntut umum tidak mempertimbangkan hal tersebut, sehingga peran PPTK dan PPKom seperti ditutupi dan pihak yang dianggap bertanggungjawab hanya 3 terdakwa saja.

Ia juga menyampaikan terkait keterangan saksi Henrio Karyadi, Bayu Wicaksono dan Deni Irman Susilo yang berbeda dalam fakta persidangan.

Kepada Majelis Hakim, Herry Wahyu juga meminta agar melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara menyeluruh. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas proses hukum yang telah berjalan ini kepada semua pihak, terutama keluarganya. Ia meminta kepada majelis hakim untuk membebaskannya dari dakwaan dan tuntutan hukum, atau jika hakim menilai lain, ia berharap dapat diputus dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya. (aan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *