DPRD Karimun gelar sidang Paripurna pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priortitas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Kab.Karimun tahun 2023 dan Perubahan Perda terhadap Pemekaran 2 Kecamatan baru, Jum’at (18/08/2023).
Ketua DPRD Karimun Yusuf Sirat menuturkan, DPRD Karimun bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah mengesahkan MOU APBD KUA PPAS tahun 2023.
“Untuk kelanjutannya nanti kita akan bahas bersama dengan TAPD. Kita berharap nantinya semua kegiatan baik dari DPRD Kab.Karimun, Pemerintah daerah dan terkhusus untuk masyarakat dapat berjalan dengan lancar,” tuturnya.
Terkait Perda pemekaran 2 kecamatan yakni Selat Gelam dan Sugie besar, Hasan mengatakan, pengesahan tersebut berhubungan dengan pembahasan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang ada di 2 Kecamatan baru tersebut.
“kita juga berharap siapapun SOTK yang bertugas di 2 Kecamatan Baru ini, dapat melaksanakam tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat, karena pemekaran ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat kita yang ada di pulau,” lanjutnya.
Yusuf Sirat juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk memperhatikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh 2 Kecamatan Baru tersebut.
“Mulai dari SDM masyarakat yang ada di 2 Kecamatan baru tersebut serta fasilitas sarana dan prasarananya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita harapkan yang terbaik termasuk dalam segala macam prose dministrasi,” jelasnya.
Proses administrasi tersebut menyangkut soal perekaman dan pembuatan E-KTP dimana setelah adanya Pemekaran, pihak kecamatan baru tidak perlu lagi sampai ke pulau Karimun untuk melakukan proses perekaman.
“Kita juga optimis dan meminta Pemerintah Kabupaten Karimun untuk segera membangun kantor bagi 2 kecamatan pemekaran baru ini,” katanya.
Terkait Sidang Paripurna pengesahan KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2023 dan Perda Lanjutan pemekaran 2 Kecamatan, Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan, untuk APBD Perubahan tahun 2023, di Kabupaten Karimun terjadi peningkatan pendapatan sebesar 81 miliar rupiah.
“Dari belanja murni sebesar 1,479 triliun rupiah itu menjadi 1,579 triliun rupiah. Namun ini sifatnya masih sementara, nantinya kita akan lakukan penyampaian nota keuangan RAPBD dan membahas lebih detail soal pendapatan dan belanja dan itu nantinya bisa bertambah dan bisa berkurang,” terangnya.
Kemudian, terkait Sudah didapatkannya kode wilayah untuk 2 Kecamatan Pemekaran tersebut, maka ia bersama DPRD melakukan sidang perubahan Perda Nomor: 7 tahun 2019 tentang SOTK.
“Kode Wilayah 2 Kecamatan pemekaran yakni Kecamatan Selat Gelam dan Sugie Besar sudah kita dapatkan dari Kementrian Dalam Negeri RI, maka secara substansi sudah tidak ada masalah lagi. Saya kira perlu melakukan perubahan Perda tersebut dan kita masukkan SOTK untuk 2 Kecamatan baru tersebut,” imbuhnya.
Bupati Karimun Aunur Rafiq juga memberikan apresiasi dan ucapan terimakasihnya kepada Pimpinan, Wakil Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang sudah bersama bekerja keras dan berharap apapun yang telah disahkan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.
“Untuk 2 Kantor Kecamatan Selat Gelam dan Sugie Besar saat ini kita masih menyewa, kita coba melihat kemampuan anggaran tahun 2024 nantinya, karena sudah ada aturannya, mudah-midahan kita bisa bangun ditahun 2024 nantinya,” tutupnya.***
Narasi : Edi
Foto : Istimewa























