BINTAN – Kuintoro, Bendahara Desa Lancangkuning, Kecamatan Bintan Utara menyebut dirinya tidak melarikan diri atau kabur, apalagi membawa uang desa sebesar Rp 300 juta sebagaimana diberitakan sebelumnya. Ia mengatakan, dirinya pergi ke Blitar selama dua pekan untuk menenangkan diri.
Dijumpai di rumahnya, Kuintoro mengaku dirinya sengaja pergi selama dua pekan karena merasa tertekan dengan kondisi di Bintan, namun ia tidak menjelaskan alasan tertekan tersebut.
Ia mengatakan, dirinya sengaja mematikan handphone dan juga tidak memberitahukan kepergiannya kepada keluarga. Sehingga terkesan dirinya kabur. Meski begitu ia mengatakan saat pergi, tidak membawa uang desa. Ia mengaku membawa uang hanya Rp 4 juta dari uang kematian saudaranya dan juga uang lain yang dimiliki.
“Saya tidak kabur, pusing mas, menenangkan diri saja ke Kampung Bapak di Jawa. Habis itu saya pulang. Memang sih salah kondisinya tidak memberi tahu keluarga dan juga HP saja matikan,” sebutnya baru-baru ini.
Ia menjelaskan, dirinya pergi sejak Kamis di awal Januari. Ia mengaku hanya pergi seorang diri dan tidak bersama aparatur desa lainnya yaitu Diah Ayu selaku Kaur Kesra Desa Lancang Kuning.
“Saya kan pergi hari Kamis, Ayu katanya hari Sabtu, saya tak tahu kalau Ayu itu pergi kemana. Tapi saya pastikan dari kami pun tidak ada yang membawa uang desa. Uang itu ada di rekening desa, tidak saya tarik, apalagi transfer ke rekening BUMDes,” terangnya.
Ia mengatakan, soal panggilan saksi dirinya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk terdakwa Purwanto atau Teguh, dirinya tidak mengetahui adanya panggilan tersebut karena sedang di Blitar.
“Iya saya ternyata sudah tidak datang 3 kali, orang Kejaksaan sudah datang ke rumah saya. Saya pastikan Senin besok saya datang untuk diperiksa sebagai saksi di pengadilan,” jelasnya.
Saat ditanya soal masalah Desa Lancang Kuning yang kini sedang berjalan di proses pengadilan, Kuintoro mengaku hal tersebut ia yakini tidak ada masalah. Ia menyebut semua kegiatan desa dilakukan secara baik dan bertanggungjawab.
“Menurut saya sih tidak ada masalah, karena kan semua kegiatan dilaksanakan ya mas. Seperti Program Padat Karya Tunai (PKT) DAS yang dilaksanakan, itu sesuai. Hanya saja memang ada kroscek tanda tangan dan BPKP pun sudah turun ke lapangan mengecek kebenaran, tidak ada masalah. Hanya saja tandatangan atau paraf tidak sesuai karena ada yang titip absen karena baju dan tangannya basah, takut kertas absen rusak. Ada juga yang tidak bisa baca tulis, jadi dituliskan, tapi orang dan penerimanya ada, bekerja mereka,” urainya.
Ia menambahkan juga, soal pengadaan kandang sapi yang dilakukan sudah sesuai, hanya saja penyelesaiannya terkendala akibat adanya larangan dari petugas KPHP kehutanan yang mengatakan lahan tersebut adalah kawasan hutan.
“Tapak kandang sapi sudah dibuat. Surat lahan juga ada, tapi kata orang kehutanan itu hutan lindung, jadi minta dihentikan,” ungkapnya.
Soal pengadaan sapi, lanjutnya, sudah sesuai. Namun ada sapi yang mati beberapa ekor. Hanya saja sapi tersebut ada yang dititipkan dan dijual peternak, namun uangnya ditagih tidak ada.
“Soal uang desa yang Rp 300 juta saya bawa kabur juga tidak ada. Mungkin saya rasa ada penarikan uang yang lupa direkap, sehingga ada miss, namun uang itu sudah dipakai untuk kegiatan desa. Ini kan lagi diperiksa inspektorat uang desa tahun 2023, kalau ada selisih paling dikit-dikit saja, misalnya ada kekurangan atau kelebihan bayar,” ucapnya.
Saat ditanya soal bekerja di desa, ia mengaku tidak mau bekerja lagi dan mengundurkan diri. Menurutnya kerja di desa membuat pikiran tidak tenang.
Sementara itu sebelumnya, Irma Annisa, Kepala Inspektorat Kabupaten Bintan yang dikonfirmasi terkait masaslah Desa Lancang Kuning mengatakan pihaknya sedang melakukan audit keuangan desa tersebut untuk tahun 2023. Terutama terkait permasalahan yang beredar saat ini.
“Saya belum bisa berkomentar soal uang Rp 300 juta itu. Kalau pun ada mungkin salah rekap atau lupa rekap, tapi mungkin pun tak sebesar itu lah. Tunggu aja nanti kami siap audit ya,” jawabnya. (Aan)












