IGNNews.id, Karimun – DPRD Kabupaten Karimun menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karimun tahun anggaran 2025 serta penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karimun tahun anggaran 2025 kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah di Ruang Rapat Balai Rong Sri DPRD Kabupaten Karimun, Rabu (01/04/2026).
ketua DPRD Kabupaten Karimun Raja Rafiza mengungkapkan bahwa penyampaian LKPJ ini dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Hari ini merupakan hari terakhir bupati harus menyampaikan kepada DPRD setelah itu kami sudah membentuk panitia khusus yang akan bekerja 30 hari, mudah-mudahan mereka dapat bekerja secara maksimal dimana panitia khusus akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk APBD.” ungkap Raja Rafiza.
Selain fokus pada evaluasi anggaran, Raja Rafiza juga memberikan perhatian khusus pada sistem penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan melalui BPR Tuah Karimun.
“Untuk penerimaan gaji P3K melalui BPR harapan kami e-walet segera terealisasi karena kasihan melihat PPPK harus mengantri panjang dan prihatin untuk yang dipulau-pulau harus menyebrang. Bupati juga sudah menyampaikan e-walet sudah selesai tinggal menunggu persetujuan dari OJK saja.” akhiri Raja Rafiza.
Dalam kesempatan ini, Bupati Karimun Iskandarsyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa adapun LKPJ tahun 2025 merupakan sebuah transisi dalam menjalankan APBD 2025 yang telah disahkan pada tahun 2024.
“Laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2025 merupakan LKPJ tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karimun 2025/2029 dan merupakan LKPJ tahun kelima dalam pemerintahan RPJMD Kabupaten Karimun periode 2021/2026 artinya ini adalah transisi kami menjalankan APBD 2025 merupakan APBD yang telah disahkan pada tahun 2024 kami laksanakan termasuk APBDP 2025.” sampai Bupati Karimun Iskandar.
Bupati Karimun Iskandar mengungkapkan tema tahun 2025 adalah peningkatan pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia yang di dukung oleh tata pola pemerintahan yang efektif dan efisien.
“Ini adalah gambaran realisasi kinerja keuangan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2025 yang pertama pendapatan daerah ditargetkan Rp.1.325.027.848.635 terealisasi sebesar Rp.1.261.374.051.671 dengan persentasi 95,11%, kemudian belanja daerah tahun 2025 adalah Rp1.384.527.848.635 terealisasi sebesar Rp1.303.038.063.243,8 atau persentasenya 94,11%, pembiayaan daerah terhindari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah kita anggarkan sebesar Rp 61 Milyar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman dari anggaran tersebur terealisas sebesar Rp 44.164.011.570.2,8 atau 72,40%.” lanjutnya.
Ia menegaskan telah melakukan koreksi pada perencanaan awal dengan total 61 Milyar yang kemudian ditargetkan pengeluaran pembiayaan daerah sekitar 1,5 milyar dinaikkan menjadi 2,5 milyar.
“Maka di 2025 kita mengoreksi angka ini untuk menambahkan sesuai dengan perencanaan awal Rp 61 Milyar, kemudian pengeluaran pembiayaan daerah kita targetkan Rp1.5 Milyar yang bersumber dari pendapatan modal investasi mitra daerah pada perubahan APBD kita naikkan menjadi Rp2,5 Milyar.” lanjut Iskandar.
Dalam rapat paripurna ini juga Iskandarsyah mengatakan bahwa telah ada perubahan signifikan terhadap BPR Tuah Karimun mengingat BPR Tuah Karimun merupakan BPR pertama di provinsi Kepulauan Riau.
“Di penyertaan modal Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dan memperbaiki BPR yang awalnya kita mendapatkan surat level 4 dari OJK kemudian kita selesaikan BPR mengingat BPR kita merupakan BPR pertama di Kepri, BPR Tuah Karimun telah mencetak Rp100.000.000 sejak bulan Januari.” katanya.
Iskandar juga menjelaskan terkait indikator kinerja makro ekonomi Kabupaten Karimun pada 2025 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun pada 2025 tumbuh sebesar 5,44% jika dibandingkan pada tahun 2024 yaitu 6,45% karena adanya pilpres dan pilkada sehingga ekonomi menguat tapi kalau dilihat 2025 pertumbuhan ekonomi dikuartal pertama bulan Januari hingga Maret cuma 3,67%.” kata Iskandar.
“Makanya ketika kami masuk, hal pertama yang kami dorong terkait dengan belanja pegawai sehingga kelihatan di kuartal 3 yakni 5,90% dan di kuartal 4 7,80% artinya trend kita sudah naik makanya ada kebijakan belanja modal dan belanja pegawai.” ungkapnya.
Bupati Iskandarsyah optimis untuk membawa Kabupaten Karimun naik peringkat dalam indeks pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Selain fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, pemerintah daerah berkomitmen menuntaskan status desa tertinggal.
“Di provinsi Kepri, Karimun ini nomor urut 5 kita ingin lima tahun kedepan Karimun di nomor 4 karena event itu sudah menggambarkan kualitas pendidikan kesehatan dan daya beli masyarakat, mudah-mudahan kita mampu terlebih dengan satu desa tertinggal yakni Desa Selat mie akan segera kita selesaikan.” akhiri Iskandar.(Adv)
