IGNNews.id,Anambas-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Bupati telah mengeluarkan surat edaran tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bekerja dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dilarang mendukung, mengkampanyekan atau tidak membuat perbuatan merugikan dan atau menguntungkan salah satu calon, Senin (30/1/2023).
Dalam mewujudkan pegawai ASN dan PTT yang memiliki integritas, profesionalitas dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia yang baik pada Pemilu tahun 2024. Hal itu perlu dapat saling menjaga ketertiban dan menciptakan suasana kerja yang kondusif.
“Pemerintah tetap memberikan kesempatan dan hak dalam menggunakan hak suaranya dalam pemilu 2024 mendatang. Namun ASN dan PTT dilarang melakukan praktek politik praktis. Jika itu ditemukan dengan bukti yang kuat maka diminta segera melaporkan,” ungkap Abdul Haris,SH,MH selaku Bupati Kepulauan Anambas, Senin (30/1/2023).
Bagi pimpinan tertinggi di ASN atau PTT untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bawahannya sejak proses tahapan-tahapan pemilu.
“Jika itu ditemukan maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik itu secara lisan maupun tulisan dan ada sangksi hukuman juga,” ucapnya.
Kata dia, pegawai ASN dan PTT juga dilarang melakukan kampanye dalam pemilu tahun 2024 dengan berpihak pada salah satu calon mulai dari tingkat Presiden/Wakil, Kepala Daerah/Wakil, Calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI.
“Mereka dilarang berkampanye baik itu dalam bentuk media sosial, pertemuan, ajakan atau pemasangan status dukung/tidak mendukung terhadap calon peserta pemilu tahun 2024,” jelas dia. (Fnd)












