ignnews.id,Tanjungpinang-Konflik internal yang melanda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB Kepulauan Riau sejak beberapa bulan terakhir berakhir dengan sikap tegas DPP PKB yang mengambil alih kepemimpinan DPW PKB Kepri.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menugaskan 2 (dua) pengurus DPP PKB untuk turun tangan menangani konflik internal PKB di Kepri. Ketua Umum PKB menunjuk Marwan Dasopang yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sebagai plt Ketua DPW PKB Kepri dan Ratna Juwita, anggota Komisi VII DPR RI sebagai Wakil Ketua DPW PKB Kepri.
Ketidaksolidan antar pengurus DPW PKB Kepri mulai kelihatan pasca Muswil PKB Kepri pada januari lalu. Kepengurusan DPW PKB dibawah kepemimpinan Abdul Basyid Ketua DPW PKB saat itu menuai banyak protes dan keluhan dari DPC Kab/Kota. Diantaranya mandeknya kordinasi dan konsolidasi partai, ketidaktegasan partai dalam menindak pelanggaran disiplin kader dan pengurus, hingga masalah operasionalisasi kepartaian yang hanya terpusat pada Ketua dan Sekretaris Partai.
Banyak kader dan pengurus PKB di tingkat DPW dan DPC berharap DPP PKB bertindak tegas dan bersikap terhadap kondisi PKB Kepri yang dinilai sudah rapuh dan mengkhawatirkan.
Aspirasi kader PKB di Kepri akhirnya ditanggapi DPP dengan menerbitkan kepengurusan DPW terbaru dengan menempatkan Ketua DPW PKB Kepri dari pengurus pusat.
Salah satu pengurus DPW Kepri saat diwawancarai mengiyakan kondisi PKB Kepri yang mulai kurang solid dibawah kepemimpinan Abdul Basyid dan Rocky Bawole.
“Kondisi PKB Kepri sudah tak solid. Masing masing pengurus sudah tak seiring jalan. Masing masing punya agenda dan kepentingan tersendiri. Termasuk juga ada orang orang eksternal yang memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan politik 2024. Itu juga alasan kami beberapa pengurus memilih tidak aktif lagi sejak tahun lalu”. Ujarnya.
“Ia berharap Kepengurusan PKB kedepan bisa lebih baik dengan menempatkan kader yang punya integritas dan kapasitas memajukan partai, bukan atas dasar suka atau tidak suka. Saya yakin PKB akan lebih maju jika strukturnya segera dibenahi. DPP perlu melihat rekam jejak masing masing pengurus sebelum menetapkan pengurus definitif nantinya,” tegasnya.
Berbeda dengan pernyataan pengurus PKB Kepri. Salah seorang kader senior PKB di Batam justru menyayangkan pengambilalihan Kepengurusan DPW PKB Kepri oleh DPP PKB. Ini menunjukan ketidakpercayaan DPP terhadap kualitas kader kader PKB di Kepri.
“Sangat disayangkan jika harus diambil alih. Di Kepri ini banyak Kader PKB yang punya kualitas mumpuni dan berkinerja bagus untuk memimpin PKB. DPP harus adil dan cermat melihat potensi potensi kader PKB di daerah. Jangan hanya berdasarkan laporan atau lobi lobi sepihak. Taruhannya adalah Pemilu 2024” (***).
