IGNNews.id,Anambas-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terus melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari 52 desa seluruh Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tema kegiatan Lounching Aplikasi Siskeudes Online Pemerintah Desa, pertemuan dilaksanakan dalam aula Prof. M. Zein Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Sabtu (26/8/2023).
Dalam pidatonya Bupati Kepulauan Anambas, H. Abdul Haris,SH,MH menyampaikan, aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dikembangkan bersama antara badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dengan kementerian dalam negeri (Kemendagri).
“Aplikasi siskeudes mulai diterapkan di tahun 2015 dengan didukung oleh surat menteri dalam negeri nomor 143/8350/bpd tanggal 27 november 2015 hal aplikasi pengelolaan keuangan desa dan surat kpk nomor b.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 agustus 2016,” kata H.Abdul Haris,SH,MH sebagai Bupati Kepulauan Anambas, Sabtu (26/8/2023) pagi.
Kata dia, pada bulan april 2018, Kemendagri mengeluarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang mencabut permendagri nomor 113 tahun 2014, sehingga aplikasi siskeudes perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut.
Berdasarkan surat dari bpkp provinsi kepulauan riau nomor pe.090215-37/pw28/3/2023 tanggal 18 januari 2023 perihal implementasi siskeudes online dan pedoman penilaian pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui monitoring center for prevention (mcp) komisi pemberantasan korupsi republik indonesia area tata kelola desa yang mensyaratkan siskeudes online di pemerintah daerah.
“Untuk itu dalam rangka percepatan implementasi siskeudes secara online di kabupaten kepulauan anambas, dalam kesempatan ini pemerintah kabupaten kepulauan anambas melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melaksanakan kegiatan launching dan pelatihan aplikasi sistem keuangan desa (sisekudes) online. Saya berharap kepada seluruh peserta kegiatan untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. agar setelah kegiatan ini dapat diterapkan / diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa,” tegas dia.
Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terus melakukan upaya dalam mengawasi keuangan dan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Perlu adanya koordinasi dengan unsur-unsur terkait dalam tindakan pencegahan,” jelas dia. (red)
