Natuna  

Dimasa Krisis Target Kepersertaan Terpenuhi, Pemkab Capai Predikat UHC

banner 120x600

Ignnews.id, Natuna – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna akan terus berupaya semaksimal agar masyarakat bisa menerima fasilitas kesehatan dengan gratis dan baik.

Hal itu dibuktikan dengan bergabungnya seluruh masyarakat Natuna ke BPJS Kesehatan atau biasa disebut cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC).

“Seluruh masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial,” ucap Bupati Natuna Wan Siswandi diacara penyerahan Nota Kesepakatan (NK) dan Rencana Kerja (RK) tahun 2022 di ruang rapat kantor bupati natuna, bukit arai, Rabu (19/1/2022).

Selain itu, pelayanan kesehatan yang dilakukan secara komprehensif dengan mengarusutamakan pelayanan kesehatan primer termasuk tujuan dalam menjamin kesehatan masyarakat.

 

“Dengan adanya kerja sama ini kembali, maka tanggung jawab kesehatan dilaksanakan pihak BPJS Kesehatan selaku pengelola keuangan yang diberikan. Sebetulnya ini merupakan kegiatan lanjutan, sebelumnya kita telah melakukan Kerjasama beberapa tahun, dan hari ini kita pertegas kembali MoU tersebut,” katanya.

Wan Siswandi menjelaskan, sekarang ini ada sekitar 46 ribu masyarakat natuna yang masuk dalam kepersertaan BPJS dan semua itu tanggungan pemerintah kabupaten Natuna, sementara selebihnya ada yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan provinsi serta ada yang umum mandiri.

Dengan besaran tanggungan tersebut, hal ini juga menjadikan konsen pemerintah daerah untuk dapat menghemat anggaran daerah terlebih lagi di masa pandemi Covid-19.

“Untuk itu, kita sedang berusaha untuk dapat meringankan beban yang cukup menguras APBD Natuna ini. Karena Anggaran yang dikucurkan tidak sedikit, makanya kita berupaya menyampaikan hal ini ke kementerian terkait untuk membantu kabupaten natuna. Dan kemarin sudah disampaikan ke Menteri Sosial, alhamdulilah respon beliau bagus,”paparnya.

Ia menambahkan, dengan respon yang baik tersebut mudah-mudahan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dapat membantu permasalahan keuangan di daerah.

“Kita ambil contoh saja, misalnya dari 46 ribu itu sekitar 26 ribu kita ajukan kepemerintah pusat. Hal ini bukan masalah beban, tapi langkah ini dapat mengurangi pengeluaran anggaran pemerintah daerah. Jika pemerintah pusat bisa membantu 10 ribu saja ini jelas bisa mengurangi beban anggaran pemerintah daerah. Dari semua itu yang terpenting adalah pemerintah daerah sangat mementingkan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meminta, supaya pelayanan untuk para peserta BPJS lebih ditingkatkan lagi. Karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya pengurusan administrasi.

“Sebelumnya kita ucapkan terimakasih kepada BPJS yang telah bekerjasama dan kita harapkan kedepan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat kita bisa dilayani dengan baik,”harapnya. (Hardi).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *