DPRD Anambas Matangkan Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Syamsil Umri Tekankan Perlindungan Warisan Lokal

DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mempersiapkan regulasi khusus untuk memperkuat pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam forum Focus Group Discussion (FGD), Kamis (12/11/2026).F-Istimewa
banner 120x600

IGNNews.id, Anambas – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mempersiapkan regulasi khusus untuk memperkuat pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam forum Focus Group Discussion (FGD), Kamis (12/11/2026).

Pembahasan yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas itu difokuskan pada naskah akademik dan draf Ranperda. Sejumlah anggota DPRD mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring untuk memberikan masukan terhadap materi regulasi yang sedang disusun.

Forum tersebut menjadi ruang bagi tenaga ahli dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan, saran, serta rekomendasi. Hasil pembahasan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.

DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mempersiapkan regulasi khusus untuk memperkuat pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam forum Focus Group Discussion (FGD), Kamis (12/11/2026).F-Istimewa

Ketua dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Anambas hadir dalam kegiatan tersebut bersama tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Sejumlah unsur pemerintah daerah juga terlibat, di antaranya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Bappeda. Hadir pula sejumlah kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, perwakilan Kecamatan Siantan, Jemaja dan Palmatak, serta Lurah Tarempa.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Syamsil Umri, mengatakan penyusunan Ranperda tersebut harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Menurutnya, kekayaan adat, tradisi, bahasa, kesenian, dan kearifan lokal merupakan bagian penting dari identitas masyarakat yang perlu dijaga keberlangsungannya.

Ia menilai, perubahan zaman dan pengaruh globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi pelestarian budaya daerah. Karena itu, diperlukan regulasi yang dapat memberikan arah serta kepastian hukum dalam upaya melindungi dan mengembangkan warisan budaya lokal.

“Ranperda tentang pemajuan kebudayaan daerah diperlukan diperhatikan untuk menjaga nilai-nilai budaya lokal agar tidak tergerus zaman, melainkan tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi kita mendatang”, kata Syamsil Umri.

DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mempersiapkan regulasi khusus untuk memperkuat pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam forum Focus Group Discussion (FGD), Kamis (12/11/2026).F-Istimewa

Syamsil menjelaskan, penyusunan naskah akademik menjadi bagian penting dalam pembentukan peraturan daerah. Kajian tersebut harus mampu menggambarkan kondisi kebudayaan di Kepulauan Anambas secara faktual, sekaligus merumuskan kebutuhan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Ia berharap Ranperda yang dihasilkan nantinya tidak berhenti sebagai aturan formal, tetapi dapat diterapkan dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Kami berharap penyusunan Ranperda ini nantinya tidak hanya menghasilkan regulasi yang bersifat normatif, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga identitas asli budaya daerah”, ujar Syamsil Umri.

Lebih lanjut, ia berharap tim tenaga ahli UMRAH dapat memberikan kajian yang kuat dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga aspek tersebut dinilai penting agar Ranperda memiliki dasar penyusunan yang komprehensif serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kepulauan Anambas.

Dengan adanya regulasi tersebut, DPRD berharap perlindungan terhadap warisan adat, tradisi, bahasa, kesenian, dan kearifan lokal dapat dilakukan secara lebih terarah. Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah juga diharapkan menjadi landasan bagi upaya menjaga identitas budaya masyarakat Anambas agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *