Imbangi Bincen, Pemko Diminta Bangun Pasar Tradisional

Wako Tanjungpinang ketika berada di pasar Bincen
banner 120x600

ignnews.id,Tanjungpinang-Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Novaliandri Fathir menyarankan, Pemko Tanjungpinang segera membangun pasar tradisional di kawasan Tanjungpinang Timur.

Alasan pertama, agar sewa lapak dan kios untuk pedagang bisa lebih murah. Informasinya, harga sewa lapak meja dan kios di Pasar Bintan Center naik.

Ia khawatir, jika ini diterapkan akan mengganggu mata pencaharian maupun pendapatan para pedagang. Selain itu, lanjutnya, akan berdampak buruk soal stabilitas harga pasaran.

Kedua, jumlah penduduk di Tanjungpinang Timur juga terus bertambah, maka sudah selayaknya ada pasar tradisional milik Pemko Tanjungpinang. Selain pasar di kawasan Kota Lama.

“Terpenting pemerintah daerah menyiapkan lahan, terkait anggaran pembangunan bisa membangun komunikasi ke pusat melalui kementerian terkait,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, Pemko bisa menjembatani keluhan para pedagang soal kenaikan harga sewa menyewa kios-meja di Pasar Tradisional Bintan Center tersebut.

Dituturkannya, bila memang ternyata benar naik berkali-kali lipat, ini perlu di mediasi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Jangan sampai terkesan dibiarkan dan membenarkan hal yang dilakukan pengelola.
Tujuan pasar tradisional menghidupkan perekonomian kerakyatan.
Mestinya pengelola pasar memberikan harga berdasarkan azas kepatutan.

”Kami bersedia menjembatani mediasi dari para pedagang dan pengelola,” tuturnya.

Jika mediasi juga tidak menemukan solusi yang bisa meringankan pedagang, Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu memikirkan solusi sementara bagi pedagang.

”Kalau memang kenaikannya signifikan dan memberatkan, saya kira pemerintah sudah bisa merencanakan dan perlu memikirkan untuk membangun satu pasar lagi,” paparnya.
Menurut pedagang, tarif perpanjangan sewa menyewa kios dan meja mengalami kenaikannya signifikan. Bahkan sebagian dari mereka harus meminjam kepada jasa pembiayaan kredit. Harga sewa satu unit meja juga dibandrol sekitar Rp18-20 juta per tahun. Sementara tahun 2003 lalu hanya Rp 15-20 juta selama 20 tahun. (dp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *