Ignnews.id, ANAMBAS-Sejak tahun 2016, 2018, 2019 hingga 2020 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
“Sudah empat kali Pemda KKA meraih opini WTP. Hanya tahun 2017 saja yang tidak dapat, hal itu dikarenakan pencatatan aset dari Kabupaten Natuna ke Anambas yang belum rampung,” ungkap Abdul Haris selaku Bupati Kepulauan Anambas yang didampingi oleh Wakil Bupati usai melaksanakan Video Conference dengan tim BPK, Rabu (27/5/2020).
Menariknya WTP diraih secara beruntun sebanyak tiga kali sejak tahun 2018, 2019 hingga 2020.
“Tidak ingin gagal seperti tahun 2017, Pemda Anambas melakukan MoU dengan Natuna untuk menuntaskan persoalan aset tersebut, Alhamdulillah selesai dan kita dapat meraih tiga kali WTP secara beruntun,” jelas dia.
Kata Haris, kunci dari keberhasilan ini adalah kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelesaikan administrasi dan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh BPK,
Serta penguatan Inspektorat yang melakukan pengawasan secara intern.
“Inspektorat yang kuat menjadi salah satu safety pemerintah dalam melakukan pengawasan secara intern untuk mengingatkan OPD,”tuturnya.
Diakuinya, bahwa terdapat beberapa catatan yang diberikan oleh BPK untuk ditindak lanjuti, seperti kekurangan volume jalan yang harus dikembalikan, kemudian ada administrasi dana bos yang sifatnya ringan.
“Kedepan akan ada monitoring APIP dan diberikan award mana OPD yang kepatuhannya paling baik,” ucap dia. (Red)
