Izin Olah Gerak Tongkang di Kantongi Syahbandar, Ada Apa Dengan Pikuk?

Tug boat dan tongkang ketika sandar di pelabuhan Kuala Maras, Jemaja Timur, Anambas, Kepri. (Ft-ignnews.id)
banner 120x600

IGNNews.id,Anambas-Satu unit tongkang menurunkan sejumlah Ekskavator di pelabuhan Pikuk Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan pembangunan proyek, Kamis (17/5/2023).

Akibat penurunan alat berat warga sekitar merasa heran dan cemas yang akan mengakibatkan kerusakan terhadap sejumlah fasilitas pelabuhan dan apakan akan dilakukan perbaikan.

Kepala Kantor Syahbandar Wilayah Kerja Letung UPP Tarempa, Panca Dilliyanto mengatakan, mengenai izin olah gerak tongkang telah dikantonginya. Ia menjelaskan izin olah gerak yaitu suatu dokumen atau surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Syahbandar yang digunakan kapal sebagai surat izin untuk melakukan pergerakan di sekitar pelabuhan dengan ketentuan kapal harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

“Izin olah gerak kapal sudah kita kantongi. Namun mengenai izin bongkar muat alat berat pihaknya tidak ada memberikan izin,” ungkap Panca Dilliyanto ketika dihubungi awak media, kemarin.

Ketika itu ia juga terkejut bahwa ada kapal tongkang sandar dipelabuhan Pikuk bahkan ada kegiatan bongkar muat. Dirinya mengakui belum mengetahui secara pasti apakah sudah tiba kapal tersebut sebab belum terima laporan.

“Kami belum tahu lagi nich, tapi kami segera cek dilapangan,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Junaidi, SE.MH mengatakan, pihaknya bahkan tidak mengetahui terkait hal ini apalagi memberikan perizinan untuk bongkar muat sejumlah alat berat.

Kata dia lagi, mestinya aktivitas untuk bongkar muat alat berat tidak di pelabuhan Kuala Maras dan menurutnya hal itu bahkan menyalahi prosedur dan mekanisme aturan. Jika terjadi kerusakaan fasilitas pelabuhan pihaknya meminta pihak terkait agar dapat segera melakukan perbaikan.

“Saya sudah hubungi staf saya untuk melakukan konfirmasi. Fasilitas pelabuhan yang rusak harus dilakukan perbaikan,” ucap dia.

Bahkan dirinya telah melayangkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kerja Letung UPP Kelas II Tarempa nomor B-523.2/673/Dishub/2023 tentang penundaan penerbitan persetujuan berlayar.

Isi surat itu menyatakan, telah terjadi kegiatan bongkar muat alat berat tanpa izin di pelabuhan Kuala Maras Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengakibatkan kerusakan pada fasilitas pelabuhan milik Dinas Perhubungan Provinsi Kepri. Berkaitan hal tersebut selaku pengguna barang pelabuhan Kuala Maras sangat mengharapkan bantuan saudara Syahbandar Wilayah Kerja Letung UPP Tarempa untuk menunda penerbitan izin berlayar kepada kapal/tongkang dan tug bout yang melakukan aktivitas di pelabuhan tersebut sebelum menyelesaikan pertanggungjawabannya kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. (Fnd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *