Kajari Natuna Dr. Erwin Indrapraja, S.H., M.H. saat memukul gong tanda launching Tim Kita Pendekar KMP secara resmi diluncurkan
Ignnews.id, Natuna – Secara resmi Kejaksaan Negeri Natuna meluncurkan program kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, serta Kejaksaan Natuna, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, yaitu Tim Kita Pendekar KMP (Kolaborasi Integrasi Pertanahan, pemerintah Daerah, Kejaksaan Percepatan Sertifikat Koperasi Merah Putih). Kamis (19/2/2026).
Program ini merupakan inovasi dari Kejaksaan Negeri Natuna sebagai langkah strategis dan konkret dalam mendukung program prioritas nasional. Sebagaimana diamanatkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang salah satunya adalah untuk memberikan dukungan pengawalan dan pengamanan di bidang intelijen penegakan hukum guna memastikan program percepatan pembangunan didaerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kolaborasi ini adalah wujud sinergi antar-lembaga yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Dr. Erwin Indrapraja, S.H., M.H.,
Dikatakannya, Program ini bukan sekadar kerja sama administratif yang dituangkan dalam sebuah dokumen perjanjian kerja sama, tetapi merupakan bentuk nyata komitmen bersama untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset tanah dan bangunan untuk Koperasi Desa, Koperasi Merah Putih, maupun Kampung Nelayan Merah Putih.
Mandat tersebut menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan selaras dengan kepastian hukum. Setiap gerai yang dibangun, setiap pergudangan yang didirikan, dan setiap aset yang dimanfaatkan harus memiliki status hukum yang jelas, sah, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Tanpa legalitas yang jelas, pembangunan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di masa yang akan datang. Oleh karena itu, melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai regulasi dan berdiri di atas alas hak yang sah,” jelasnya.

Dengan kepastian hukum sebagai dasar, koperasi tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang kokoh dan terpercaya.
“Semoga kerja sama ini menjadi model sinergi yang dapat direplikasi dalam program pembangunan lainnya di Kabupaten Natuna, serta menjadi contoh praktik kolaborasi yang baik dalam mendukung program strategis nasional,” harapnya.
Sementara Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik mengatakan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung dengan program tersebut, selain memperkuat sinergi antar lembaga dalam memberikan kepastian hukum atas aset koperasi merah putih.
Tambahnya, dalam proses pembangunan koperasi merah putih Di Natuna sertifikasi legalitas tanah dapat berjalan cepat, tepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
” Jadi dengan adanya program ini setiap tahapan mendapatkan pendampingan hukum, sehingga meminimalisir potensi sengketa dan permasalahan di kemudian hari,” tutupnya. Laporan (Hardiansyah).












