IGNNews.id,Anambas-Sudah masuk tanggal 10 Februari 2023 Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum terbayarkan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas diakibat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum disetujui akhirnya TPP tidak bisa dibayarkan oleh daerah, Jum’at (10/2/2023).
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar,SH,MM ketika dikonfirmasi mengatakan, hal itu berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Kepulauan Anambas saja yang menunggu surat rekomendasi Mendagri tersebut.
“Hanya ada di kabupaten Semarang yang saya dapat informasi yang telah mendapatkan rekom tersebut. Kabupaten/kota lainnya di Indonesia belum dan masih menunggu,” ungkap Sahtiar kepada ignnews.id ketika dihubungi melalui telepon aplikasi whatshapnya, Jumat (10/2/2023) pagi.
Kata dia, Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas juga telah mengusulkan tentang dilakukan pembayaran TPP dengan sistem membuat surat pernyataan namun hal itu tidak dibenarkan sebab akan melanggar aturan yang berlaku.
“Kalau kita paksakan nanti sudah pasti akan masalah dikemudian hari. Saya harapkan kepada seluruh ASN yang bekerja dilingkungan Pemkab Kepulauan Anambas lebih bersabar lagi,” sebut dia. (red)












