BINTAN-ignnews.id – Komisi II DPRD Bintan melakukan kunjungan dan dengar pendapat di Kawasan Pariwisata Lagoi pada Rabu (30/10/2024) pagi. Bertempat di Ruang Rapat Pantai Indah Villa, Komisi II mendengarkan keluhan dan kendala pengelola kawasan terkait jumlah wisatawan mancanegara yang turun per periode Agustus 2024.
Kunjungan dengan anggota lengkap yaitu Ketua Komisi II Suprapto, Wakil Ketua Komisi II Suhardi, Sekretaris Komisi II Indra Setiawan serta Anggota Komisi II Ahmad Makruf, La Nade, Mariyana, Hizqi Rahmawati dan H Amran disambut langsung Abdul Wahab, selaku Chief Operating Officer Bintan Resorts Cakrawala (BRC) dan Hebron Habeahan selaku GM Finance PT BRC.
Dalam rapat tersebut, Abdul Wahab menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi pihaknya dalam mendatangkan wisman dari Singapura dan negara lainnya. Masalah biaya Visa on Arrival (VoA) yang masih dikenakan bagi sejumlah wisman sangat memberatkan. Biaya VoA sebesar Rp 500 ribu perorang dinilai memberatkan.
“Saya rasa daya saing kita menurun dengan negara lainnya seperti Malaysia dan juga Thailand yang bahkan membebaskan VoA bagi Wisman yang berkunjung. Di kita membayar Rp 500 ribu perorang dan di sana (Malaysia dan Thailand) gratis,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemerintah Pusat dan Legislatif Pusat harus memahami kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga memahami aturan apa yang diperlukan.
Selain itu, terkait promosi pariwisata yang menurun dan drastis dan mengalami perubahan untuk menarik wisatawan, serta membutuhkan biaya yang cukup besar, terutama melalui iven-iven internasional.
“Kami disini membentuk Bintan Resort Council, dimana kelompok ini secara mandiri dan swadaya bersama pengelola hotel mengumpulkan anggaran untuk melakukan promosi dan iven. Kami tentunya juga kontribusi Pemerintah Daerah dapat lebih besar lagi,” katanya.
Bahkan, Wahab menngusulkan anggaran sebesar 5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan untuk dikembalikan kepada council guna melakukan promosi yang lebih luas.
“Jika PAD sektor pariwisata Bintan Rp 100 miliar, boleh bagi kami Rp 5 miliar saja untuk melakukan promosi, kami jamin akan banyak masuk pendapatan daerah lebih dari angka tersebut dengan mendatangkan wisman yang lebih banyak,” jelasnya.
Selain itu juga, terkait aturan hukum investasi, kebutuhan kuota mikol dan akses menuju Bintan menjadi keluhan lainnya.
Sementara itu, Arif Sumarsono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bintan mengatakan per Agustus 2024, jumlah wisman yang datang ke Bintan di angka 139 ribu orang, sedangkan di periode yang sama tahun 2023, jumlahnya sudah lebih dari 140 ribu orang.
“Ada beberapa iven yang sudah ada, namun juga kami berharap pihak Provinsi Kepri dan Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan atau mengalihkan iven-iven dan promosi ke Bintan, agar lebih banyak lagi wisman yang datang. Tentunya juga terkait perluasan bebas VoA bagi puluhan negara lainnya yang berpotensi datang ke Bintan wismannya,” jelasnya.
Indra Setiawan, Sekretaris Komisi II yang mendengarkan hal tersebut menyampaikan akan mencarikan solusi baik di Pemerintah Daerah maupun Pusat.
“Seperti VoA tentunya akan kami bahas dan sampaikan secara berjenjang ke DPR RI. Tentu memang butuh dorongan secara bersama dan terus menerus agar kebijakan VoA dapat direvisi,” sebutnya.
Untuk usulan dana 5 persen dari PAD Pariwisata, Indra menambahkan akan segera membahas ini ke DPRD Bintan dan Pemkab Bintan, menurutnya penggunaan uang negara perlu mekanisme khusus jika disalurkan kepada swasta.
“Kami akan melihat nanti bagaimana mata anggaran untuk usulan itu, apakah bisa atau tidak. Atau mungkin ada kemungkinan lain seperti dukungan maksimal senilai angka tersebut dalam bentuk iven wisata yang mendatangkan banyak wisman ke Bintan,” jelasnya.
Untuk kebutuhan minuman alkohol, perubahan aturan investasi terkait Garis Sempadan Bangunan (GSB) pantai serta terkait akses transportasi pariwisata, akan dibahas lebih lanjut dengan pihak terkait.
“Jadi kunjungan ini bukan hanya sampai disini saja, akan terus kita bahas bersama. Saat ini mungkin di Kawasan Lagoi, kedepannya mungkin pengelola pariwisata Lagoi dan lokasi lainnya akan kami undang ke DPRD Bintan untuk pembahasan lanjutan,” ucapnya.(Aan)
